REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Perajin tahu dan tempe di wilayah Kabupaten Banyumas, saat ini sedang kelimpungan. Hal ini menyusul melonjaknya harga kedelai yang mencapai lebih dari 15 persen sejak sepuluh hari terakhir.
''Kedelai yang tadinya hanya seharga Rp 5.600 hingga Rp 6.000 per kg, kini menjadi Rp 6.800 hingga Rp 7.000. Kenaikan harga ini benar-benar menyulitkan kami,'' kata Purwanto (42), seorang perajin tahu di Desa Kalisari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Rabu (9/5).
Purwanto menyebutkan, harga kedelai yang mengalami kenaikan adalah kedelai yang diimpor dari AS. Kebanyakan perajin tahu dan tempe memang menggunakan bahan baku kedelai impor, karena tahu dan tempe yang dihasilkan memang menjadi lebih baik. ''Kalau menggunakan kedelai lokal, jumlah tahu yang dihasilkan hanya sedikit daripada kalau menggunakan kedelai impor,'' jelasnya.
Dia sendiri tidak tahu, kenapa harga kedelai impor tersebut mengalami kenaikan. Menurutnya, jika perajin tahu membeli 1,5 ton sekaligus, maka penjual kedelai bisa memberi korting sehingga perajin bisa membeli dengan harga Rp 6.800. Tapi kalau membeli secara mengecer, maka harganya naik menjadi Rp 7.000 per kg.
Menyikapi kenaikan harga tersebut, beberapa perajin melakukan berbagai kiat agar produksi tahunya tetap bisa dibeli pelanggan. Ada yang memperkecil ukuran tahunya, namun ada juga yang menaikkan harga. Misalnya, tahu yang sebelumnya dijual Rp 350 per biji, dinaikkan menjadi Rp 375 per biji.
''Kenaikkannya ditekan sekecil mungkin, agar pelanggan tidak lari,'' katanya.
Kepala Desa Kalisari, Wibowo, menyatakan desanya selama ini memang dikenal sebagai sentra perajin tahu. Di desa tersebut, tercatat ada 312 warga yang bekerja sebagai perajin tahu.
Mengenai soal kenaikan harga kedelai, dia mengaku belakangan memang banyak mendapat keluhan dari perajin tahu soal lonjakan harga kedelai tersebut.
“Mereka mengeluh, karena harga bahan baku tahu yakni kedelai melonjak cukup tinggi. Tapi kami tidak dapat berbuat apa-apa untuk membantu perajin. Yang bisa kami lakukan, hanya melaporkan masalah ini ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika