REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri diminta untuk dapat mengerti dan memahami suasana kebatinan masyarakat ketika berniat memberikan penghargaan kepada kepolisian Malaysia. Pasalnya, selama ini masyarakat dipertontonkan dengan perlakuan tidak bersahabat dari Malaysia.
"Ketika saya mendengar rencana pemberian gelar ini, justru saya jadi terheran-heran atas rencana Polri tersebut," kata anggota Komisi III DPR, Indra ketika dihubungi, Jumat (11/5). Politikus PKS tersebut mengaku tak tahu alasan atau dasar Polri memberikan gelar Bintang Bhayangkara Utama kpd Kepala Polisi Malaysia Tan Sri Ismail bin Omar. Termasuk alasan logis yang mendukungnya.
Pasalnya, lanjut dia, terlalu banyak catatan atas perlakukan dan sikap tak bersahabat pemerintah Malaysia. Perlakuan itu tampak jelas pada TKI. Mereka dinilai sering melakukan pelecehan atas kedaulatan Indonesia, penyiksaan TKI, penangkapan, dan penyiksaan para nelayan, hingga penghinaan dan pelecehan jati diri bangsa dengan sebutan-sebutan sinis. Apalagi, belum lama ini pun ada penembakan bahkan pembunuhan yang tak jelas dasarnya atas tiga TKI asal NTB.
"Berdasarkan hal tersebut, tidak patut Polri memberikan gelar Bintang Bhayangkara Utama kepada Kepala Polisi Malaysia Tan Sri Ismail bin Omar," jelas dia. Indra pun meminta agar rencana ini ditinjau ulang dan jangan sampai malah melukai hati publik. Untuk itu, dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri nanti, alasan pemberian gelar tersebut akan dipertanyakan.