REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Pihak berwenang Sri Lanka akan mengampuni mantan panglima militer yang dipenjarakan dan kandidat presiden yang kalah, Sarath Fonseka. Presiden Mahinda Rajapakse kemungkinan akan mempertimbangkan pembebasan Fonseka yang menjalani hukuman dua tahun penjara. Fonseka dijerat dua kasus berbeda oleh pengadilan militer dan pengadilan sipil.
Menurut pejabat kepresidenan, seperti laporkan AFP, kemarin, disebutkan, "Pengampunan mungkin akan dikeluarkan ketika menlu (G.L Peiris) berada di Washington," katanya. Ia mengacu pada satu pertemuan Peiris dengan Menlu AS Hillary Clinton, Jumat (18/5).
Amerika Serikat menganggap Fonseka seorang tahanan politik dan berulang-ulang mendesak Kolombo membebaskan dia. Partai-partai oposisi Sri Lanka menganggap dia sebagsi seorang pahlawan. Istri Fonseka, Anoma, mengatakan dia tahu tentang usaha-usaha untuk menjamin pembebasannya, tetapi tidak ada pernyataan resmi dari pihak berwenang.
"Saya tidak diberitahu secara resmi mengenai kemungkinan pembebasan itu," kata Anoma Fonseka kepada AFP. "Saya menyambut baik usaha-usaha untuk membebaskan dia, tetapi menegaskan bahwa suami saya tidak pernah meminta satu pengampunan."
Pekan lalu, mantan jenderal bintang empat itu di bawa keluar dari penjara untuk perawatan di sebuah rumah sakit swasta akibat gangguan pernafasan. Paru-parunya terkena dampak dari serangan bom bunuh diri ia dia alami April 2006.
Ia kalah dalam pemilihan presiden Januari 2010 yang dimenangkan Rajapakse setelah keluar dari dinas militer untuk masuk kegiatan politik. Ia bertikai dengan pemerintah tentang siapa yang seharusnya mendapat penghargaan bagi penumpasan pemberontak Macan Tamil Mei 2009.
Ia juga membuat marah pemeritah karena mengatakan ia siap memberikan kesaksian di pengadilan internasional untuk memeriksa kemungkinan tuduhan-tuduhan kejahatan perang setelah PBB mengatakan ribuan warga sipil dibunuh pada pertempuran-pertempuran akhir. Dua pekan setelah kalah, Fonseka ditahan atas tuduhan korupsi dan pernyataan kontroversialnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika