REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Konsulat Jenderal AS di Surabaya menegaskan bahwa kapal perang milik Angkatan Laut (AL) AS yang sandar di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada 28 Mei hingga 8 Juni 2012, bukanlah keinginan AS, melainkan atas undangan militer Indonesia.
"Keberadaan kapal perang AL AS di Perak itu untuk latihan bersama dengan sandi CARAT yang dilakukan atas undangan dari pihak militer Indonesia," kata Humas Konjen AS, Emily Y Norris kepada ANTARA di Surabaya, Kamis.
Ia mengemukakan hal itu menanggapi keberatan sejumlah asosiasi pengusaha di Jawa Timur terkait rencana kedatangan tiga kapal perang AS yang sandar di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dalam kurun 10 hari.
Pernyataan keberatan itu disampaikan oleh Ketua DPC Indonesia National Ship-owner Asociation (INSA) Surabaya Steven H Lasawengen, Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Seluruh Indonesia Jatim Isdarmawan Asrikan, dan Ketua DPC Khusus Organda Tanjung Perak Kody Lamahayu.
Keberatan itu dihasilkan dalam pertemuan yang juga dihadiri Azis Winanda (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Jatim) dan Bambang Sukardi (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia Jatim). Mereka sepakat menyurati Menhan, Panglima TNI, Menko Perekonomian, KSAL, Pangarmatim, DPR RI, Gubernur dan DPRD Jatim.
Menurut Humas Konjen AS, Emily Y. Norris pihaknya sudah lama menjadi mitra militer Indonesia, dan latihan CARAT di Surabaya itu merupakan kelanjutan dari kerja sama dan kolaborasi yang telah bertahun-tahun dan bermanfaat bagi semua pihak.
"Soal lokasi di mana Kapal Angkatan Laut AS bersandar adalah kewenangan dari TNI AL dan Pemerintah Indonesia. Kami senang dapat berpartisipasi dalam Latihan CARAT dengan menempatkan kapal pada lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi partisipasi kami," tuturnya.
Didampingi stafnya, Esti Durahsanti, ia menjelaskan CARAT adalah program bilateral tahunan antara Angkatan Laut AS dan TNI AL.
"Sebagai bagian dari program ini, Angkatan Laut AS telah bermitra dengan TNI AL untuk terlibat dalam berbagai program pengabdian masyarakat, seperti yang beberapa kali kami laksanakan di Situbondo," paparnya.
Beberapa program yang telah dilakukan sebelumnya adalah layanan kesehatan dan gigi, penanaman pohon, sumbangan alat-alat olahraga ke sekolah dan membangun atau memperbaiki kelas-kelas di sekolah setempat.
Sebelumnya, Ketua DPC INSA Surabaya Steven H Lasawengen menyatakan sandarnya tiga kapal perang AS dalam waktu cukup lama bisa mengganggu arus bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak, sebab Dermaga Jamrud merupakan zona bisnis dan bukan zona militer, apalagi militer asing.
"Selama ini waktu sandar dan labuh kapal di Pelabuhan Tanjung Perak berkisar tiga hingga empat hari. Kalau dermaga dipakai sandar tiga kapal perang AS selama 10 hari, jelas akan merugikan pelaku usaha. Dari perhitungan kasar, kerugian logistik dari terhambatnya arus bongkar muat barang bisa mencapai 4,5 juta dolar AS," tukasnya.
Sementara itu, Kepala Otoritas Pelabuhan III, I Nyoman Gde Saputra, mengakui Dermaga Jamrud biasa digunakan untuk sandar kapal asing, karena selama ini pemerintah belum memiliki dermaga khusus untuk kedatangan kapal perang asing.
"Biasanya memang kapal perang negara asing sandarnya di Dermaga Jamrud Utara. Hanya saja, kali ini kapal yang datang jumlahnya agak banyak," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika