REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa kepala daerah di Kalimantan, seperti Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk, menuntut untuk menambah jumlah BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi dan mengancam akan menghentikan produksi tambang di Kalimantan. Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, pun menanggapi dengan tenang terkait permasalahan tersebut.
"Dalam Rakornas tim pengendali inflasi daerah, Menteri ESDM (Jero Wacik) sudah menjelaskan tentang policy kebijakan pemerintah. Semuanya bisa paham dan mendukung," kata Hatta Rajasa.
Hatta menambahkan pernyataan Awang Farouk mungkin dimaksudkan agar distribusi BBM bersubsidi lancar di daerahnya. Namun, Hatta tidak dapat menjanjikan akan memenuhi permintaan Awang Farouk untuk menambah pasokan BBM bersubsidi di daerahnya.
"Tapi, tidak semua BBM itu bersubsidi. Kita bisa menambah dari BBM yang tidak bersubsidi," tegasnya.
Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, menolak permintaan sejumlah kepala daerah yang meminta tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah mereka. Jero Wacik pun meminta pemerintah daerah meminimalkan penyelundupan pasokan BBM bersubsidi ke perusahaan tambang dan perkebunan.