REPUBLIKA.CO.ID, MARYLAND - Pemimpin G8 pada Sabtu (19/5) memuji upaya luar biasa Presiden Thein Sein dan pemimpin pendukung demokrasi Aung San Suu Kyi dalam melakukan perubahan demokratik di Myanmar. Tanggapan baik itu muncul hanya beberapa hari sesudah Amerika Serikat mengurangi hukuman terhadap negara Asia Selatan itu, dalam upaya mendorong perubahan mendasar politik.
"Kami menyadari kebutuhan mengamankan perubahan abadi dan tak berubah dan berjanji mendukung prakarsa saat ini, terutama yang berpusat pada perdamaian di daerah suku, rujuk bangsa, dan memperkuat demokrasi," kata pernyataan bersama pemimpin Kelompok Delapan negara industri sesudah temu puncak di dekat Washington.
"Kami juga menekankan keperluan bekerja sama untuk lebih meningkatkan penggalangan bantuan di antara mitra pembangunan Birma/Myanmar dan menanamkan modal bermanfaat bagi rakyat Myanmar," tambah mereka.
Dalam pernyataan sebelumnya di peristirahatan kepresidenan Camp David, tempat temu puncak itu berlangsung, Obama menyatakan perasaan serupa atas nama seluruh peserta. Harapan kami adalah bahwa alur itu berlanjut dan kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mendorong alur tersebut," katanya.
Obama pada Kamis mengurangi hukuman permoddalan terhadap Myanmar dan menunjuk dutabesar pertama Amerika Serikat untuk negara itu sesudah 22 tahun, berusaha menghargai pengurangan aturan "tangan besi".
Tapi, dengan mengupayakan pengaruh tertinggi atas pemerintah Myanmar dan melestarikan pilihannya dalam hal "kemunduran", ia mempertahankan hukuman lebih luas Amerika Serikat terhadap Myanmar dan tokoh terkait dengan mantan penguasa.
Thein Sein dianggap mengejutkan banyak pengamat Amerika Serikat dengan memrakarsai perubahan politik. Dalam pemilu parlemen terkini, Liga Bangsa untuk Demokkrasi Aung San Suu Kyi pun merebut 43 dari 44 kursi tersedia di parlemen dalam pemilihan umum sela pada April.
Namun, ia tetap bagian kecil, dengan banyak kursi di kedua kamar disediakan untuk pejabat tentara tak dipilih lewat pemilihan umum. Selain meningkatkan perubahan politik, Washington juga ingin Myanmar untuk membebaskan lebih banyak tahanan politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika