REPUBLIKA.CO.ID, KUTA -– Guna meningkatkan keselamatan penerbangan di landasan pacu, Indonesia bakal membentuk runway safety team. Hal ini merupakan bentuk langsung dari kebijakan International Civil Aviation Organization (ICAO) yang wajib diaplikasikan di sejumlah negara.

“Runway safety team ini merupakan kebijakan ICAO secara global,” kata Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Herry Bakti, dalam konferensi pers The First Regional Runway Safety Seminar/Workshop Asia-Pacific, Senin (21/5). Bukan hanya di bandara berskala internasional, ini juga terkait keselamatan landasan pacu di bandara perintis.

Menurutnya tim akan melibatkan sejumlah pakar berbagai disiplin ilmu. Ia mengaku pemilik otoritas di bandara, mulai dari operator dan maskapai, hingga perusahaan pemakai jasa penerbangan dan Pemerintah Daerah (Pemda) juga akan dilibatkan. “Tiap bandara akan ada tim yang berbeda. Yang pasti kita ingin meminimalisir baik insiden atau kecelakaan yang akan terjadi."

Menurut Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, akibat peningkatan yang luar biasa pada penerbangan domestik, landasan pacu di sejumlah bandara sudah sangat padat. Dari 2006 hingga 2010, Kemenhub mencatat terjadi peningkatan penumpang domestik hingga 12,8 persen. Sedangkan untuk penumpang internasional, pemerintah mencatat peningkatan sebanyak 15,7 persen.

Karenanya, ia menekankan, landasan pacu penting untuk diperhatikan sisi keselamatannya. “Pasalnya runway environment ini juga tidak bisa dipisahkan dari pilot, controller, ground crew, dan operator kendaraan,” jelasnya.

Sementara itu Deputi Direktur Manajemen Keselamatan dan Pengawasan ICAO, Mohamed Elamiri, mengatakan sejumlah bandara di dunia sudah membangun tim ini. Dikatakannya realita yang terjadi cukup baik, di mana ada penurunan tingkat kecelakaan di landasan pacu. “Kita harus mau melihat dan memitigasi semua risiko,” tegasnya. Berdasarkan data ICAO, dari tahun 2006 hingga 2010, 59 persen masalah penerbangan terjadi karena buruknya landasan pacu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika