REPUBLIKA.CO.ID, CHICAGO -- Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO akan menyerahkan tanggung jawab pasukan tempur kepada Afghanistan pada pertengahan 2013. Strategi tersebut didukung oleh para pemimpin aliansi untuk secara bertahap menarik pasukan dari Afghanistan.
Hal ini juga dilakukan untuk memetakan jalan keluar dari peperangan di Afghanistan yang telah kehilangan dukungan publik dan anggaran dari negara-negara aliansi. "Kami tidak akan terburu-buru keluar dari Afghanistan. Tujuan kami, strategi kami, jadwal kami tetap tidak berubah," kata Sekretaris Jenderal NATO, Anders Fogh Rasmussen, saat pertemuan puncak KTT di Chicago, Amerika Serikat.
Rasmussen meyakinkan negara aliansi agar tidak akan terpengaruh dengan janji Presiden Prancis, Francois Hollande, untuk menarik pasukan Perancis pada akhir tahun ini. Menurut Rasmussen, NATO berencana mengalihkan tanggung jawab penuh kepada pasukan Afghanistan pada pertengahan 2013 dan kemudian menarik sekitar 130 ribu pasukan tempur. Sementara itu, pasukan asing akan terus memerangi gerilyawan Taliban dan akan fokus untuk melatih tentara Afghanistan.
Sementara itu, Obama menegaskan negara anggota NATO secara resmi mendukung rencana transisi pasukan di Afghanistan. Namun, Prancis tetap bersikeras untuk menarik pasukan secepatnya. Prancis melalui presiden barunya, Hollande, mengatakan telah mencapai kesepakatan bersama dengan para pemimpin aliainsi dan akan merilis rincian pada pekan mendatang.
Sebelumnya, sebuah jajak pendapat pada Januari menunjukkan, 84 persen masyarakat Prancis mendukung penarikan pasukan lebih awal. Perancis memiliki sekitar 3.400 tentara di Afghanistan. "Pasukan tempur Perancis akan ditarik dari Afghanistan pada akhir tahun 2011," kata Hollande.
Ia menginginkan, pada 2013, pasukan disisakan hanya untuk melatih polisi dan pejabat militer Afghanistan. Sementara Kanselir Jerman, Angela Merkel akan menarik pasukan pada jadwal yang telah ditentukan. "Kami ke Afghanistan bersama-sama, kami ingin meninggalkan Afghanistan bersama-sama," kata Merkel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika