REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah diharapkan tidak menciptakan utang baru dengan memfokuskan pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi utang.

"Selama ini pemerintah bergantung pada bantuan dari luar negeri dan kurang mampu menggerakkan potensi ekonomi di dalam negeri," kata pengamat ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Latief Adam di Jakarta, Senin, menanggapi keputusan pemerintah kembali melakukan utang sebesar 2 miliar dolar AS (Rp 18,5 triliun) kepada Bank Dunia untuk menjaga defisit anggaran.

Menurutnya, jika pemerintah tidak mempunyai suatu sistem yang mampu mengendalikan situasi perekonomian di dalam negeri, Indonesia akan mengalami krisis. Pemerintah banyak memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang ditopang pada perusahaan-perusahaan besar.

"Jika tidak kembali pada sistem ekonomi kerakyatan, pemerintah tidak bisa lepas dari campur tangan asing. Pola pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah tidak menciptakan utang baru," paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pemerintah telah memprioritaskan pembangunan ekonomi kerakyatan, namun implementasinya tidak sejalan dengan yang dicanangkan. Diperlukan suatu ketegasan sikap dari pemerintah dan konsistensi dalam menjalankan suatu program perekonomian.

"Dalam RPJM, pemerintah telah memfokuskan program ekonomi kerakyatan, tetapi pada praktiknya tidak ada yang maksimal. Hal ini harus segera dibenahi oleh pemerintah," tuturnya.

Latief menambahkan, pemerintah mempunyai kebijakan ekonomi yang kreatif, 'pro-poor', 'pro-job' dan produktif, namun tidak diimplementasikan dengan baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika