REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, menilai maraknya pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) oleh pemerintahan daerah lebih banyak menimbulkan masalah. Alasannya, anggaran pembangunan daerah terkuras untuk membayar gaji PNS.

''Sekarang ini hampir 70 persen anggaran lebih banyak dihabiskan untuk biaya belanja PNS serta pegawai honorer. Belanja itu biasanya tertuang dalam bentuk gaji. Akibatnya dana untuk pembangunan di daerah hanya tinggal sisanya saja,'' kata Roy saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (21/5).

Secara besaran angka, Roy memang tak memiliki data. Namun jika dilakukan penelusuran lebih detail terhadap anggaran yang ada di dalam DAU akan bisa ditemukan. Ia juga mensinyalir, para kepala daerah biasanya sengaja menganggarkan DAU secara berlebih.

''Sisa dari lebihnya itulah yang biasanya di plot untuk membayar tenaga pegawai honorer maupun beberapa PNS di daerah,'' ujarnya.