REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) menilai selama 14 tahun perjalanan reformasi (1998-2012) pemerintah belum berhasil memenuhi cita-cita reformasi.
Cita-cita reformasi itu antara lain terkait keamanan, kemandirian, kesejahteraan, kecerdasan, kewibawaan, harga diri serta martabat bangsa di mata dunia internasional.
Menurut Ketua Umum PP ISNU, Ali Masykur Musa saat beraudiensi dengan ketua MPR Taufiq Kiemas di Jakarta, Selasa, pencapaian tujuan nasional yang berjalan terseok-seok serta terpuruknya kepentingan nasional di bawah dominasi asing atau kelompok itu bersumber dari krisis jati diri bangsa akibat penggerogotan empat pilar kebangsaan tersebut.
Karena itu, ia menegaskan, PP ISNU siap mengawal dan mendukung gerakan revitalisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yang diinisiasi oleh MPR RI. Ali Masykur menyitir empat cita-cita nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 belum sepenuhnya tercapai, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
"Empat cita-cita nasional tersebut merangkum empat inti kebutuhan dasar warga negara yang hingga saat ini belum sepenuhnya dipenuhi pemerintah yakni keamanan, kesejahteraan, kecerdasan, dan kewibawaan/harga diri di mata bangsa-bangsa lain," ujarnya.
Lebih lanjut ISNU menyampaikan keprihatinan atas pembelokan arah reformasi yang menjauhkan bangsa Indonesia dari tujuan-tujuan nasionalnya. Padahal, Indonesia punya semua syarat untuk menjadi bangsa besar dan tidak membutuhkan hadiah luar negeri untuk mencapai masyarakat adil makmur.
"Yang dibutuhkan bangsa Indonesia adalah seorang pemimpin visioner yang mampu mendefinisikan kepentingan nasional dan berani menjadi 'imam' untuk menegakkan empat pilar kebangsaan ini dengan segala risiko," ujarnya.
Menanggapi aspirasi jajaran pengurus ISNU, Ketua MPR Taufiq Kiemas menyatakan bahwa komunitas Islam merupakan elemen masyarakat yang paling penting dalam sosialisasi serta implementasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Ia juga mengingatkan bahwa warga NU harus lebih banyak menjalin komunikasi dengan elemen-elemen masyarakat Indonesia lainnya, termasuk dengan kelompok Islam yang dianggap sebagai garis keras.
Menurut Kiemas, MPR telah berkomunikasi dengan kelompok-kelompok Islam garis keras, seperti FPI, dan telah mendapat jaminan bahwa mereka pun menegakkan "ahlus sunnah wal jamaah" sebagaimana yang dilakukan warga NU.
Dalam audiensi itu, Ketua Umum PP ISNU Ali Masykur didampingi Wakil Ketua Umum PP ISNU Wahid Nurudin, Sekretaris Jenderal PP ISNU M Kholid Syeirazi, jajaran Ketua dan Bendahara. Rombongan diterima langsung oleh Ketua MPR-RI Taufik Kiemas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika