REPUBLIKA.CO.ID, NOUAKCHOTT -- Penasehat Presiden Mauritania Aslamo Ould Sidi al-Mustafa mengeluarkan fatwa yang melarang perempuan menjadi presiden meskipun mereka diizinkan mengikuti pemilu, Selasa (22/5).

Keputusan tersebut mengundang kemarahan dari perempuan di negara tersebut. "Perempuan bisa mengikuti pemilihan presiden selama mereka tidak memiliki kesempatan menang. Mereka bisa mengikutinya hanya untuk bersenang-senang," ujar al-Mustafa yang juga seorang ulama.

Fatwa tersebut membuat geram salah satu organisasi hak asasi perempuan terkemuka, Asosiasi Kepala Keluarga Perempuan. Menurut asosiasi tersebut, fatwa itu adalah bentuk pelanggaran keras terhadap hak perempuan dan hukum negara.

"Fatwa juga sangat kontradiktif karena memberi hak bagi perempuan bertarung di pemilu tapi tidak hak untuk menang," ujar asosiasi tersebut dalam pernyataannya.