REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah diminta tak menghapus KRL ekonomi. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyarankan pemerintah mengurangi subsidi KRL Ekonomi dengan membebankan pada setiap penumpang lewat ongkos tiket.

"Memang subsidi harus dikurangi, tapi sebaiknya dibentuk atau didapatkan setiap orangnya,"ujar Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno pada Republika, Kamis (24/5).

Sebab, menurut Djoko penghapusan akan membutuhkan proses verifikasi yang menghabiskan waktu dan tenaga. Selain itu, prosesnya akan merepotkan bagi PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Ditjen.

Tak hanya itu, Djoko juga mengaku menolak dengan tegas penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun kereta api cepat ataupun supercepat di wilayah Jawa yang sekarang ini sedang dikaji.

Sebab, menurutnya dana APBN lebih bagus digunakan untuk pembangunan jalur kereta diluar jawa,"Pembanguna kereta cepat bisa, asal jangan pakai APBN," tambah Djoko.

Menurut dia, APBN kata dia lebih baik untuk memperpanjang rangkaian kereta api dan mempercepat pengaktifan jalur kereta yang non aktif.

Dia juga mengungkapkan, sebaiknya dana pembangunan kereta tersebut diserahkan kepada investor asing yang mengatakan proyek tersebut layak dijalankan, "Soal itu serahkan saja sama investor asing yang ingin menjalankannya seperti, Jepang,"ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika