REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog Airlangga Pribadi menilai, polemik Lady Gaga merupakan cerminan dari pendidikan keadaban yang belum tuntas. Ia juga menilai, penyebab lainnya karena pemerintah tidak bersikap tegas.

"Pendidikan demokrasi dan keadaban yang belum tuntas ini membuat hal-hal kecil sangat heboh responsnya. Sementara yang besar tak ada sama sekali repons yang harusnya dilakukan," kata dosen Universitas Airlangga ini kepada Republika di Jakarta, Jumat (25/5).

Seharusnya menurut Airlangga tak perlu sampai geger dalam menanggapi rencana konser Lady Gaga, jika norma keadaban itu sudah ada. Norma yang dimaksud merujuk adanya aturan yang jelas terhadap tontonan di ruang publik.

Diakuinya, lagu-lagu yang dilantunkan penyanyi asal Amerika Serikat itu memang lebih mengeksploitasi seksualisme dan vandalisme. Meski pria 35 tahun itu mengaku tidak sepakat dengan karya-karya Lady Gaga, namun bukan berarti langkah yang harus dilakukan adalah melakukan penolakan di ruang publik lewat kelompok agama.

"Bukan dengan cara pelarangan dan kekerasan di ruang publik yang bebas. Justru ruang publik itu menjadi tempat untuk mempertanggungjawabkan apa yang ditampilkannya," imbuh pria kelahiran Jombang 23 Desember 1976 ini.

Dalam kesempatan ini, ia juga melihat aparat pemerintah tidak memainkan perannya yang tegas. "Respons-respons yang cenderung menteror ruang publik ini, kenapa kok tidak ada intervensi aparat untuk melakukan penertiban," ujarnya mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika