REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kader demokrat diminta hati-hati untuk tidak menempatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarganya dalam kekikukan politik. Himbauan itu terkait dengan pernyataan-pernyataan yang memberikan dukungan kepada Ani Yudhoyono sebagai calon presiden (Capres) partai Demokrat tahun 2014.

Setiap kader perlu menghormati kebebasan presiden dan keluarganya untuk memiliki pertimbangan dan pilihan pribadi, bukan menggiring atau membatasinya, sekalipun itu dilakukan dengan niat baik, kata sekretaris departemen HAM DPP Partai Demokrat, Rachland Nasidik, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (25/5).

Dalam pelbagai kesempatan, kata Rachland, setidaknya sudah tiga kali Presiden memberi pernyataan bahwa manakala masa pengabdiannya pada negara berakhir, Presiden dan keluarganya memilih untuk beristirahat.

Konsekuensinya, Presiden memutuskan untuk tidak memajukan atau mengijinkan siapapun dari anggota keluarganya untuk menjadi calon Presiden, sekalipun diminta dan diperjuangkan oleh partainya sendiri, tegas Rachland.

Keputusan tersebut didasari oleh keyakinan Presiden bahwa dirinya memiliki tanggungjawab untuk memberi teladan berdemokrasi, bukan saja kepada seluruh rakyat Indonesia, namun juga kepada keluarganya sendiri. Keyakinan dan pilihan pribadi tersebut bukan hanya perlu dihormati oleh setiap kader Demokrat, namun juga harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Indonesia, seperti berkali-kali dinyatakan Presiden, tidak kekurangan figur pemimpin yang cakap untuk menjadi Presiden selanjutnya, ujar dia.

Ia mengatakan hal itu terkait dengan pernyataan beberapa kader demokrat yang mendukung Ani Yudhoyono maju sebagai Capres tahun 2014. Itu adalah pernyataan pribadi kader demokrat dan bukan pernyataan ketetapan partai demokrat, tegas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika