REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - PT Bio Farma berencana menghentikan sementara kegiatan produksi vaksin. Langkah itu diambil demi menghindari penumpukan barang di gudang penyimpanan
Pasalnya, hingga kini perusahaan belum bisa mendistribusikan vaksin ke seluruh provinsi. Direktur Pemasaran PT Bio Farma, Sarimudin Sulaeman, di Surabaya, Rabu (30/5) malam, mengungkapkan, pihaknya belum mendapatkan kontrak kerja untuk pengadaan dan pendistribusian vaksin dari Kementerian Kesehatan.
"Produksi hampir berhenti karena tidak ada barang yang mengalir dan semuanya masih menumpuk di gudang penyimpanan," kata Sarimudin usai pembukaan Pertemuan Nasional Koordinasi Pelaksanaan Intensifikasi Imunisasi Rutin 2012.
Didampingi Direktur Keuangan PT Bio Farma Mohammad Sofie A Hasan serta Direktur Riset dan Pengembangan Dr Elvin Fajrul Jayasaputra, ia mengatakan, surat kontrak dari Kementerian Kesehatan rencananya baru ditandatangani pada Juni mendatang.
"Jadi, ini bukan salah Bio Farma. Tapi, kami minta Dinas Kesehatan di seluruh provinsi untuk mengecek persediaan vaksin di daerahnya agar bisa segera mengajukan permohonan tambahan ke Kementerian Kesehatan," katanya.
Molornya pendistribusian vaksin tersebut tidak lepas dari kegagalan dua kali tender pengadaan vaksin yang dilakukan pemerintah pada awal 2012. "Tender pertama gagal, karena pesertanya hanya satu perusahaan, yakni Bio Farma. Begitu juga saat tender kedua. Kami kemudian mengirimkan surat kepada Kementerian Kesehatan agar mendapatkan kontrak tersebut," ujar Sarimudin.
Namun, surat kontrak pengadaan vaksin itu tidak kunjung turun dan ditandatangani, karena Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih meninggal dunia pada awal Mei lalu. Sarimudin tidak menyebutkan rinci jumlah vaksin guna keperluan imunisasi sekitar lima juta balita di seluruh Indonesia.
Ia hanya mengatakan bahwa dari sekitar satu miliar dosis vaksin yang dihasilkan Bio Farma, sekitar 40 persen untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan 60 persen kelebihannya diekspor.
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kemkes, Tjandra Yoga Aditama, ketika dikonfirmasi usai membuka pertemuan nasional itu, menyatakan optimistis surat kontrak pengadaan dan pendistribusian vaksin bisa segera turun.
"Saya belum cek suratnya, tapi itu mungkin hanya masalah administrasi. Mudah-mudahan secepatnya bisa segera turun suratnya," katanya. Ia mengakui, program imunisasi belum sepenuhnya merata di semua daerah, karena keterbatasan sumber daya manusia yang memahami masalah vaksin dan kemampuan distribusi logistik yang tidak menjangkau seluruh wilayah pelosok.
Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menargetkan program imunisasi bisa mampu mencakup hingga 90 persen bayi usia 0-11 bulan di seluruh daerah.
