REPUBLIKA.CO.ID, Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, mungkin akan dipanggil oleh pengadilan Prancis untuk memberikan kesaksian dalam investigasi korupsi dan kontrak pertahanan.

Tim pengacara yang mewakili LSM SUARAM di Malaysia telah mengaitkan seorang mantan pembantu dekat Perdana Menteri Najib Razak dengan penjualan informasi pertahanan rahasia.

SUARAM mengajukan keluhan di pengadilan Prancis di tahun 2010 tentang perusahaan pertahanan Prancis DCNS yang katanya menyuap sejumlah pejabat Malaysia untuk mendapatkan kontrak kontrovesial bernilai jutaan dolar untuk pembelian dua kapal selam.

Perdana Menteri Najib menjabat menteri pertahanan di tahun 2002, ketika kedua kapal selam itu dibeli.

SUARAM menyatakan, perusahaan Prancis itu membayar 115 juta euro kepada sejumlah pejabat dan politisi Malaysia yang tidak disebutkan namanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika