Jumat 01 Jun 2012 19:52 WIB

Beratnya Perjuangan Muslim Swiss (2)

Rep: Nidia Zuraya/ Red: Chairul Akhmad
Seorang warga berjalan di depan poster pelarangan menara masjid di Swiss.
Foto: AP
Seorang warga berjalan di depan poster pelarangan menara masjid di Swiss.

REPUBLIKA.CO.ID, Jenewa adalah satu-satunya wilayah non-bahasa Jerman yang memiliki populasi Muslim dengan jumlah sedikit di atas rata-rata sebanyak 4,35 persen. Karenanya bisa dikatakan distribusi kaum Muslim di Swiss cukup merata.

Tidak ada unit administratif yang memiliki lebih dari 8,55 persen populasi Muslim, dan tidak ada kota atau desa yang memiliki lebih dari 16,8 persen penduduk Muslim. Persentase Muslim terendah dalam sebuah kantong Muslim adalah 1,82 persen, di Ticino, wilayah berbahasa Italia.

Menara masjid

Di negara yang terkenal dengan sebutan Euro-Islam ini terdapat beberapa masjid, termasuk satu di Jenewa dan satu di Zurich. Bangunan masjid yang berada di Jenewa dan Zurich ini kedua-keduanya dilengkapi dengan menara. Selain itu, juga ada sekitar 120 tempat shalat resmi di seluruh negeri dan sekitar 100 tempat shalat tak resmi.

Namun, keberadaan menara masjid saat ini menjadi isu hangat yang tengah diperbincangkan di kalangan Muslim dunia. Penyebabnya tak lain adalah hasil referendum untuk menentukan apakah perlu pelarangan pembangunan menara masjid atau tidak.

Referendum ini merupakan usulan dari Partai Rakyat Swiss (SVP), partai terbesar di negara tersebut. Partai sayap kanan ini menilai menara merupakan simbol Islam militan.

Hasil referendum yang diselenggarakan pada 2009 lalu itu menunjukkan lebih dari 57,5 persen pemilih dari 2,67 juta warga yang memberikan suara mendukung pelarangan itu. Sedangkan 42,5 persen lainnya menentang (atau menganggap biasa saja keberadaan menara masjid). Sementara sebanyak 22 dari 26 provinsi di Swiss memilih pelarangan pembangunan menara masjid.

Padahal, sebelumnya pelarangan menara ini ditolak oleh pemerintah, parlemen, dan semua partai politik besar di negara Eropa. Bahkan, Uskup Katolik Roma dan rabi Yahudi juga mendesak para pemilih untuk menolak larangan menara. Sedangkan Amnesti Internasional mengatakan larangan seperti itu akan menjadi pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan pelanggaran hak-hak kesetaraan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement