REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menegur pemerintah provinsi Gorontolo yang mengalami kelebihan pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 562 orang pada tahun ini.

"Pemerintah provinsi telah mendapatkan surat teguran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait hal ini," ungkap Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Rabu (6/6).

Ia menjelaskan, dari segi kuantitas jumlah PNS di lingkungan pemprov mencapai 3.226 orang. Itu pun belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Hal itu, lanjutnya, merupakan pekerjaan rumah bagi pemprov untuk segera membenahi kuantitas dan kualitas PNS yang diterima.

Untuk itu, pemprov memberlakukan moratorium PNS atau penundaan tambahan formasi penerimaan CPNS pada tahun ini, sebagai langkah efektifitas kinerja pegawai yang ada.

"Saya sangat mendukung adanya moratorium PNS, karena kami lebih memilih memaksimalkan PNS yang sudah ada dibanding menerima CPNS baru," katanya.

Menurut gubernur, PNS merupakan kekuatan organisasi pemerintahan yang menentukan sukses tidaknya pembangunan daerah.

Gubernur minta agar PNS di pemprov memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat, dalam waktu yang cepat namun tanpa boros anggaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika