REPUBLIKA.CO.ID, LONDON---Pidato Presiden Srilanka Mahinda Rajapaksa pada Forum Ekonomi Persemakmuran di London dibatalkan karena protes yang dilakukan warga Tamil dan aktivis HAM, kata seorang juru bicara Dewan Bisnis Persemakmuran.
Rajapakse dijadwalkan berpidato Rabu pagi pada acara itu, namun sebuah pernyataan di situs Dewan Bisnis Persemakmuran yang menyelenggarakan forum tersebut mengatakan, acara itu dibatalkan. "Itu karena pemrotes," kata juru bicara itu tanpa penjelasan lebih lanjut.
Ratusan warga Tamil dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) berkumpul di luar Marlborough House, markas Persemakmuran di London, Rabu, ketika Rajapakse menghadiri acara makan siang untuk peringatan 60 tahun kekuasaan Ratu Elizabeth II.
Teriakan mereka bergema di halaman depan gedung itu ketika tamu berdatangan, dan mereka melontarkan ejekan-ejekan ketika kendaraan Rajapakse masuk.
Pemrotes juga berkumpul di luar hotel London pusat dimana Rajapakse diyakini menginap.
Ratu Elizabeth II bertemu beberapa saat dengan Rajapakse ketika ia menerima para tamu sebelum acara makan siang itu.
"Setelah pertimbangan yang cermat, acara pagi Forum pada Rabu... dibatalkan dan tidak akan berlangsung," kata pernyataan di situs dewan bisnis itu.
Presiden Zambia dan perdana menteri Malta masih terdaftar sebagai pembicara pada forum itu, bersama para tokoh lain bisnis dari Persemakmuran.
Srilanka menghadapi tuduhan-tuduhan kejahatan perang pada tahap akhir perang melawan pemberontak Macan Tamil pada 2009 di bawah pemerintahan Rajapakse.
Pasukan Srilanka meluncurkan ofensif besar-besaran untuk menumpas kelompok pemberontak Macan Tamil pada 2009 yang mengakhiri perang etnik hampir empat dasawarsa di negara tersebut.
Namun, kemenangan pasukan Srilanka atas LTTE menyulut tuduhan-tuduhan luas mengenai pelanggaran hak asasi manusia.
Pada September, Amnesti Internasional yang berkantor di London mengutip keterangan saksi mata dan pekerja bantuan yang mengatakan, sedikitnya 10.000 orang sipil tewas dalam tahap final ofensif militer terhadap gerilyawan Macan Tamil pada Mei 2009.
Pada April 2011, laporan panel yang dibentuk Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon mencatat tuduhan-tuduhan kejahatan perang yang dilakukan kedua pihak.
Srilanka mengecam laporan komisi PBB itu sebagai "tidak masuk akal" dan mengatakan, laporan itu berat sebelah dan bergantung pada bukti subjektif dari sumber tanpa nama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika