REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD---Salah seorang pembantu dekat Saddam Hussein yang meneruskan perintah penindasan mantan pemimpin Irak tersebut dieksekusi di negara itu. "Abed Hamoud dieksekusi Kamis sore," kata Haider al-Saadi, juru bicara kementerian kehakiman.
Abed Hamoud, sekretaris pribadi Saddam, dianggap oleh banyak orang Irak sebagai tokoh yang lebih berpengaruh daripada sebagian besar menteri.
Ia berada di urutan keempat dalam daftar pejabat Irak yang paling diburu oleh AS pasca invasi 2003, setelah Saddam dan putra-putranya.
Hamoud dijatuhi hukuman mati pada 2010 atas tuduhan mengobarkan operasi penumpasan terhadap partai-partai politik saingan di Irak pada 1980-an dan 1990-an, termasuk pembunuhan dan penahanan tidak sah.
Di bawah pemerintahan Saddam, yang dieksekusi pada 2006 setelah digulingkan dalam invasi pimpinan AS itu, hanya partai berkuasa Baath yang diizinkan. Upaya-upaya mayoritas Syiah untuk membentuk organisasi politik ditumpas.
Rezim Saddam (Sunni) membunuh puluhan ribu orang dalam operasi penumpasan terhadap minoritas Kurdi dan mayoritas Syiah. Hamoud seringkali terlihat mendampingi mantan presiden itu dalam lawatan-lawatannya di Irak selama 1980-an dan 1990-an.
Hamoud adalah orang kelima Saddam yang dieksekusi di Irak setelah Saddam. Sejumlah pejabat lain, termasuk mantan Perdana Menteri Tareq Aziz dan kepala intelijen Sadoun Shakir, telah dijatuhi hukuman mati namun hingga kini masih ditahan di dalam penjara.
Eksekusi para mantan pejabat Saddam merupakan hal yang sensitif di Irak, dimana ketegangan sektarian masih tinggi hingga saat ini.
Irak dilanda kekerasan yang menewaskan ratusan orang dan kemelut politik sejak pasukan AS menyelesaikan penarikan dari negara itu pada 18 Desember 2011, meninggalkan tanggung jawab keamanan kepada pasukan Irak.
Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki (Syiah) sejak Desember mengupayakan penangkapan Wakil Presiden Tareq al-Hashemi atas tuduhan terorisme dan berusaha memecat Deputi Perdana Menteri Saleh al-Mutlak. Keduanya adalah pemimpin Sunni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika