REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo meminta TNI dan kepolisian agar kompak mengusut masalah keamanan di Papua dengan serius. Jika tidak, dikhawatirkan akan dapat merugikan dua institusi tersebut, khususnya TNI.

"Saya yakin bukan oknum TNI atau Polri. Tapi ada gerakan tanpa bentuk yang seharusnya jajaran intelijen di Papua sudah bisa menengarai dan mendeteksi akan gelagat dinamika perkembangan di Papua," katanya kepada wartawan, Jumat (8/6).

Menurutnya, hal ini terlihat dalam kunjungannya bersama Komisi I DPR ke Papua beberapa waktu lalu. Dari kunjungan itu ia juga menemukan kalau masalah yang ada di Papua sangat kompleks dan aparat intelijen belum melakukan koordinasi yang baik.

"Selain itu, memang ada elemen-elemen masyarakat yang menggerakkan agar situasi Papua mencekam," papar Sekjen PDI Perjuangan tersebut.

Karena itu, ia meminta agar aparat mendalami lingkungan strategis di wilayah paling Timur tersebut. Terutama terhadap indikasi adanya propaganda oknum tertentu dengan kepentingan kelompok kecil yang menyudutkan masyarakat Papua. Apalagi, kata dia, NKRI perlu ditegaskan bagi kelompok masyarakat yang menginginkan Papua merdeka.

Ia juga meminta agar penegakan hukum harus objektif dan berkeadilan. Termasuk menghargai masyarakat Papua secara terbuka dengan pemberian hukuman dan penghargaan yang adil. Karena yang dibutuhkan saat ini di Papua yakni pemimpin yang tidak sekadar berkuasa. Namun dapat memimpin secara berkeadilan.

"Saran saya, pemerintah pusat melalui instruksi presiden khususnya aparat intelejen dan aparat keamanan terpadu membentuk tim dan turun secara total di Papua mengusut sampai tuntas. Kalau perlu berkantor di Papua," pungkas Tjahjo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika