REPUBLIKA.CO.ID,SOLO - Mahapatih KGPH Panembahan Agung Tedjowulan mengatakan surat permintaan maaf dirinya akan diserahkan langsung kepada penguasa Keraton Surakarta Hadiningrat Pakoe Boewono (PB) XIII saat jumenengan (ulang tahun kenaikan tahta raja) di dalam keraton, Jumat (15/6).

"Saat jumenengan itu surat permohonan maaf akan saya serahkan sendiri," kata Mahapatih KGPH Panembahan Agung Tedjowulan didampingi GPH Surya Witjaksono, BRAy Moeryati Soedibyo, Nina Akbar Tandjung, dan para sentono dalem, seusai silaturahmi dengan para anggota DPRD Kota Surakarta, Jumat (8/6)

"Saya orang muda memang harus mengalah dan yang tua juga harus mau memberikan maaf, apa bila yang muda meminta maaf. Melalui rekonsiliasi ini kami akan mendampingi PB XIII, untuk mengembalikan nama baik keraton di mata masyarakat atau kerabat dan lain-lain," katanya.

Dia mengatakan melalui rekonsiliasi yang mendapat dukungan baik dari Pemerintah Pusat, provinsi maupun pemerintah daerah setempat, semuanya bisa mendukung untuk memajukan keraton seperti dahulu, yang menjadi pusat peradapan budaya bangsa.

"Ya kalau rakyat sudah tidak mau peduli dengan keraton mau apalagi. Sekarang ini rakya masih peduli mari semuanya kembali ke kerataon untuk melakukan perbaikan agar bisa baik lagi," kata Mahapatih KGPH Panembahan Agung Tedjowulan.

Ketua DPRD Kota Surakarta YF Sukasno saat menerima rombongan Mahapatih KGPH Panembahan Agung Tedjowulan mengatakan pihaknya saat ini tengah menysun Perda Cagar Budaya, yang di antaranya juga untuk melindungi keberadaan keraton.

Ia mengatakan dalam cagar budaya tidak hanya untuk pelestarian fisik bangunan, tetapi juga menyangkut orang-orang dalam pelestarian budaya itu sendiri. "Saya sangat mendukung adanya rekonsiliasi tersebut dan diharapkan nanti keraton bisa menjadi pusat budaya bangsa lagi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika