REPUBLIKA.CO.ID, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari, menilai ongkos politik di Indonesia terlalu besar. Sehingga demokrasi indonesia belum memberikan kesempatan kepada caleg berkualitas namun tak berduit.

''Tidak kasihan para caleg yang tidak berduit. Mereka itu sudah harus menyetor iuran ke partai, sementara kampanye pun biaya sendiri. Artinya mereka itu 'kanan-kiri kena'. Bukan 'kanan-kiri oke'. Bagi caleg yang kaya tentu tidak masalah. Tapi bagi caleg yang duitnya cekak bagaimana?'' papar dia.

Secara ideal, lanjut Hajriyanto, kampanye partai dibiayai oleh negara. Dengan begitu, maka kontrolnya akan lebih mudah.

Ini lantaran pertanggungjawaban penggunaan APBN menurut UUD 45 Pasal 23A harus terbuka dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga, kontrolnya akan lebih mudah dan memungkinkan karena hukum keuangan negara akan berlaku disana.

Malah, Hajriyanto mengusulkan agar sebaiknya partai didanai APBN. Ini dipandangnya lebih baik dari pada mencuri APBN secara sembunyi-sembunyi seperti sekarang ini. Pertimbangannya, dengan APBN maka ancamannya juga keras.

Yaitu, begitu berani menyalahgunakan atau menyelewengkan dana APBN itu maka ancamannya langsung berupa pembubaran partai.

''Saya sebut ideal, sebab pikiran ini untuk sekarang ini pasti ditolak mentah-mentah. Sebab, publik sedang tidak percaya pada partaim alih-alih publik sedang merasa jengkel, marah, dan gemas dengan parpol-parpol kita,'' pungkas Hajriyanto.