REPUBLIKA.CO.ID, Pemerintah Myanmar diminta lebih tanggap melindungi komunitas muslim setelah bentrokan yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurut Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional (HRW)  pemerintah Myanmar dinilai tidak sigap menangani bentrokan antara umat Buddha dan Muslim.

Wakil Direktur HRW Asia, Elaine Pearson mengatakan bentrokan yang terjadi memperlihatkan pemerintah Myanmar tidak mampu mengendalikan situasi yang ada. Karena itu, pemerintah Myanmar perlu untuk membuka diri kepada diplomat, wartawan internasional dan relawan untuk membantu mereka.

"Situasi jelas diluar kendali pemerintah Myanmar,” kata dia seperti dikutip reliefweb.int, Selasa (12/6).

Pearson mengatakan langkah itu juga diharapkan dapat memperbaiki situasi. “Pemerinah harus melindungi mereka yang terancam, tanpa kehadiran komunitas internasional, ada kekhawatiran terjadi situasi yang tidak diinginkan,” paparnya.

Dikatakan Pearson, kebijakan pemerintah Myanmar terkait etnis Rohingya telah memperburuk situasi. “Pemerintah seharusnya mengatasi diskriminasi dengan mengembalikan pengakuan terhadap eksistensi Rohingya. Mereka (Rohingya) sewajarnya mendapat jaminan terhadap hak-haknya seperti masyarakat Myanmar lainnya,” kata dia,

Konflik antara etnis Budha Rakhine dan Muslim Rohingya sedikitnya menewaskan puluhan warga sipil, sejak pecah pada akhir pekan lalu. Ratusan rumah terbakar sehingga menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Ribuan suku Muslim Rohingyas terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk mencari tempat yang aman di negara-negara tetangga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika