REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR - Penyidik Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dituding telah melakukan rekayasa hasil urine Wakil Bupati Luwu SB yang diperiksa di Laboratorium Forensik (Labfor) Polri cabang Makassar setelah pemeriksaan yang menyatakan negatif.
"Ada ketidak beresan pada proses penanganan hukum karena akan sangat sulit menjerat seorang politisi atau pejabat jika sudah berhadapan dengan proses hukum," tegas Direktur Lembaga Sosial, Ekonomi, Budaya dan Hukum (LP Sibuk) Jusman AR di Makassar, Selasa (12/6).
Ia mengatakan, proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian hingga saat ini masih belum profesional sesuai dengan ketentuan hukum karena masih lebih banyak menggunakan unsur subjektif dari pada unsur objektifnya.
Ia mencontohkan, jika seorang anak pejabat saja yang tersandung kasus pidana, proses penanganannya akan coba dikaburkan bahkan ditutup-tutupi dari jangkauan media sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat.
Karena sudah banyak fakta yang disaksikan jika hukum hanya berlaku bagi kalangan masyarakat ke bawah dan tidak dapat menyentuh kalangan elit.
"Banyak kasus yang ditangani pihak kepolisian itu hanya kejam pada masyarakat biasa dan tidak berlaku bagi kalangan pejabat. Bagaikan mata pisau yang hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas," katanya.
Ia menyatakan, pihak kepolisian harus lebih terbuka lagi kepada media jika menghadapi kasus-kasus yang melibatkan pejabat karena masyarakat ingin mengetahui secara detail prosesnya, bukannya memasukkan unsur politis dalam penanganan perkara ini.
Bahkan menurutnya, kasus seperti ini sangat rawan terjadi penyuapan karena di sisi lain, seorang pejabat yang tersandung kasus pidana akan rela melakukan apa saja dan bahkan mengeluarkan uang yang besar untuk menutup kasus ini.
Karena seorang pejabat mempunyai citra yang bagus di mata masyarakat dan umumnya seorang pejabat tidak ingin citranya rusak hanya karena persoalan pidana yang dianggapnya kecil, apalagi bagi kalangan pejabat yang juga seorang politisi mempunyai jaringan yang lebih kuat pada tingkat pusat yang mempunyai kebijakan besar.
"Seorang pejabat yang tersandung, apalagi latar belakang politisi mempunyai jaringan struktur sampai ke pusat yang biasanya mempunyai peranan penting dan bisa mengubah kebijakan. Dan memang seperti inilah proses penyidikan yang terjadi karena masih dipengaruhi unsur politis dalam kasus pidana hukum," ucapnya.
Hal serupa diungkapkan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Abdul Azis yang menyatakan proses penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah karena masih disusupi dengan kepentingan politis.
Padahal, kata dia, kasus pidana yang terjadi di Indonesia cukup mudah untuk dituntaskan oleh seorang penegak, akan tetapi kasus itu kemudian menguap jika unsur politis sudah menyusupinya.
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Satnarkoba Polrestabes Makassar, empat dari tujuh pelaku pesta narkoba dan salah satunya Wakil Bupati Luwu, SB yang urinenya diperiksa di Labfor Polri Cabang Makassar sudah dikeluarkan dan hasilnya negatif.
Ketiga pengguna narkoba yang hasil urinenya keluar yakni, Wakil Bupati Luwu yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Luwu, SB dan tiga rekannya yang lain NK, Ac dan JM.
Wakil Kepala Satuan Narkoba Polrestabes Makassar Kompol Anwar Danu menyatakan, pihaknya masih akan melakukan pendalaman terhadap para pelaku sambil menunggu hasil urine lainnya keluar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika