REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Teror novel porno di sejumlah perpustakaan di Sekolah Dasar, semakin meluas. Setelah sebelumnya dinas pendidikan Kota Bandung melapor sekitar 172 SD di Kota Bandung menjadi korban sasaran novel porno, kondisi serupa juga dialami SD yang berada di Kabupaten Bandung.
Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung mencatatat, sebanyak 221 SD juga menjadi sasaran distribusi buku dari Kemendikbud itu. Kecaman semakin deras datang dari Forum Guru Independen Indonesia(FGII). Mereka bahkan berencana mengadakan konferensi pers terkait hal tersebut di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Jakarta, Kamis (14/6).
"Kita akan bawa ini ke persoalan hukum, sebab tim penilai buku Kemendikbud seakan tidak profesional dengan meloloskan novel porno tersebut," ungkap Sekretaris FGII, Iwan Hermawan, Rabu (13/6).
Iwan menyebutkan, selain mengagendakan konferensi pers menyoal novel porno, FGII bersama aliansi guru lainnya akan menggelar gugatan terhadap SKB 5 menteri mempersoalkan resistribusi guru di sejumlah daerah. "Yang jelas kita akan fokuskan terhadap penanganan dan pengusutan novel porno hingga ke tingkat pusat," tegas Iwan.
Seperti diberitakan sebelumnya, petunjuk sementara dalang pendistribusian novel porno ke sejumlah SD di Kota Bandung, semakin menguat tertuju kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui tim pusat buku nasional. Pihak tersebut dituding harus bertanggung jawab, sebagai lembaga penyeleksi novel yang akan dikirimkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010 ke sejumlah daerah.
Dugaan itu mengemuka, setelah mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Oji Mahroji saat dimintai keterangan persoalan penyebaran novel tersebut. Kepada sejumlah anggota komisi D DPRD Kota Bandung, Oji mengungkapkan, pihak Disdik Kota Bandung mengaku tidak memiliki kapasitas dalam menentukan novel yang akan didistribusikan.
"Kita hanya menunjuk paket kiriman buku sebanyak lima judul yang sudah ditentukan Kemendikbud, setelah itu kita masuk proses lelang, jadi dari percetakan langsung ke sekolah-sekolah," ungkap Oji di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa (12/6).
Oji menambahkan, Dinas Pendidikan Kota Bandung belum membaca sejumlah novel porno tersebut, karena dianggap telah percaya terhadap profesionalisme tim pusat buku Kemendikbud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika