REPUBLIKA.CO.ID, Xinjiang kaya akan mineral dan minyak bumi. Cadangan gas alamnya bahkan merupakan yang terbesar di Cina. Daerah ini juga merupakan lokasi utama bagi Cina untuk melakukan uji coba nuklir.
Bagi Cina, Xinjiang memang sangat penting secara geopolitik. Sejak dulu, Cina menempatkan Xinjiang sebagai garda pertahanan terdepan dalam menghadapi kemungkinan serangan dari Barat.
Hal tersebut merupakan alasan mengapa Cina sedikit pun tak ingin kehilangan kontrol dan pengaruh atas wilayah ini.
Demi mengontrol Xinjiang, berbagai langkah dilakukan Pemerintah Cina, termasuk membelenggu hak warga Muslim untuk menjalankan ritual dan ajaran agamanya. Sekadar contoh, keberadaan sekolah Islam, masjid, dan imam dikontrol secara ketat.
Dalam kurun waktu 1995 hingga 1999, pemerintah telah meruntuhkan 70 tempat ibadah serta mencabut surat izin 44 imam. Pemerintah juga menerapkan larangan ibadah perorangan di tempat-tempat milik negara. Larangan ini mencakup larangan shalat dan berpuasa pada bulan Ramadhan di kantor atau sekolah milik negara.
Pendek kata, menjalankan ibadah secara leluasa masih menjadi barang mahal dan mewah bagi warga Muslim di Xinjiang. Di bidang ketenagakerjaan, orang-orang Muslim juga sering dihambat dari jabatan yang tinggi.
Cengkeraman dan tekanan Pemerintah Cina yang terlampau kuat ditambah dominasi suku Han atas masyarakat lokal membuat hasrat untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat tak pernah surut dari bumi Xinjiang.
Ketimbang menjadi bagian Cina, masyarakat Uighur lebih suka jika Xinjiang menjadi negara sendiri atau bergabung dengan Kirgistan, sebuah negara bekas Uni Soviet yang berbatasan langsung dengan Xinjiang.