REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengutuk terjadinya penembakan terhadap koordinator Komite Nasional Papua Barat, Mako Tabuni, oleh aparat kepolisian. Ketua Komnas Ham, Ifdhal Kasim, menilai peristiwa tersebut dapat memicu kekerasan lebih luas di bumi Papua.

"Ini akan memicu tindak kekerasan dengan skala lebih besar," ungkap Ifdhal saat jumpa pers di kantor Komnas HAM, di Jakarta, Jumat (15/6). Menurutnya, pemerintah harus memiliki perspektif berbeda dalam melihat kelompok yang hendak mengemukakan pendapat. Sehingga, metode penyelesaian konflik tidak semata dengan tindak kekerasan.

Ifdhal menjelaskan penembakan tersebut menjadi catatan panjang kekerasan di Papua. Sebelumnya, berdasarkan data Komnas HAM, dari Januari hingga Januari 2012 terdapat 11 korban meninggal dunia dan 12 korban mengalami luka-luka. "Sebagai negara hukum, Indonesia harus mencari dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di tanah papua,"jelasnya.

Oleh karena itu, Ifdhal meminta agar Polri menjelaskan dengan transparan kronologis peristiwa kekerasan dan penembakan di papua. Dia pun mendesak supaya oknum di lapangan dan pejabat Polri yang terlibat bertanggungjawab atas kekerasan tersebut. "Pertanggungjawaban Dari yang tinggi sampai di lapangan," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika