REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia dan Prancis bekerja sama dalam memerangi pencurian ikan atau "Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing". Cara yang dilakukan adalah dengan mengembangkan infrastruktur oseanografi yang memantau dan menjaga perairan Indonesia.
"Proyek INDESO ('Infrastructure Development for Space Oceanography') diharapkan memberikan sumbangsih dalam memerangi IUU Fishing yang telah banyak merugikan perekonomian Indonesia dalam tahun-tahun belakangan ini," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, dalam acara penandatanganan Persetujuan Fasilitas Kredit Proyek INDESO antara Indonesia dan Prancis di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (18/6).
Menurut Sharif, hal itu juga menjadi alasan mengapa proyek INDESO dianggap memiliki nilai strategis bagi pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia. Ia memaparkan, proyek itu akan membangun fasilitas infrastruktur dengan menggunakan satelit yang memungkinkan pengamatan secara global pada skala spasial dan temporal serta dapat digunakan antara lain untuk memonitoring penangkapan ikan secara ilegal.
"Dengan alat yang dinamakan VMS (Vessel Monitoring System) dan pantauan satelit, maka akan dapat diketahui kapal-kapal asing mana yang sedang melakukan 'illegal fishing'," paparnya.
Sementara itu, Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan KKP Syahrin Abdurrahman mengatakan, selama ini kapal yang telah mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP akan mendapatkan alat VMS, sehingga dapat dipantau secara langsung oleh pihak KKP.
Namun, ujar Syahrin, dengan kerja sama pembangunan infrastruktur oseanografi dalam proyek INDESO antara Indonesia dan Prancis ini, maka dapat pula dipantau tidak hanya kapal-kapal yang telah memperoleh izin dari Ditjen Perikanan Tangkap KKP, tetapi juga kapal-kapal yang tidak berizin.
Duta Besar Prancis untuk Republik Indonesia, Bertrand Lortholary mengatakan, kerja sama Indonesia-Prancis melalui proyek INDESO ini merupakan tonggak bersejarah bagi kedua negara dan merupakan kerja sama yang dirangkai dengan kemauan politik yang kuat serta komitmen yang besar.
Proyek INDESO yang akan memasuki tahap implementasi pada 2012 dan diperkirakan berlangsung selama empat tahun ini memiliki biaya total proyek INDESO sebesar 31,5 juta dolar AS. Biaya tersebut terbagi atas pinjaman lunak dan hibah Badan Pemerintah Prancis untuk Pembangunan (AFD) sebesar 30 juta dolar AS, dan kontribusi sebesar 1,5 juta dolar AS dari pemerintah Indonesia.