REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Pemerintah pusat lewat Menko Polhukam, Panglima TNI, dan Polri diminta agar mengevaluasi kinerja aparat keamanannya di Papua. Desakan ini menyusul berbagai kekerasan atau penembakan yang terjadi di kota Jayapura dan sekitarnya.
"Kinerja aparat keamanan TNI-POLRI yang bekerja di Papua perlu dievaluasi," kata Koordinator Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Papua, Olga Helena Hamadi, di Jayapura, Papua, Senin (18/6). Menurut dia, ada baiknya kedatangan rombongan Menkopolhukam tersebut di Kota Jayapura pada hari ini untuk bisa mengevaluasi kinerja aparat TNI-Polri.
Karena penilaian warga ibu kota Provinsi Papua belakangan ini, TNI-Polri di wilayah tersebut dianggap kurang cekatan dalam mengungkap sejumlah kasus kekerasan yang telah terjadi, sehingga rasa aman dan nyaman warga dirasakan kurang terjamin. "Selain bertemu dengan sejumlah pihak berkompeten lainya di Kota Jayapura/Papua, ada baiknya pemerintah pusat lewat Menkopolhukam bisa melihat kinerja TNI-Polri yang ada di Papua," katanya.
Olga juga berharap dengan adanya kunjungan Menkopolhukam dan rombongan di Kota Jayapura aparat TNI-POLRI bisa melakukan sejumlah pembenahan dan perbaikan dalam mengantisipasi berbagai gejolak sosial-politik di tengah warga Papua. Dengan demikian, ke depannya nanti TNI-Polri bisa mendapatkan penilaian yang baik dari warga Papua.
"Kami berharap TNI-Polri bisa melakukan sejumlah pembenahan. Seperti dalam melakukan pengungkapan terhadap Mako Tabuni yang dijadikan tersangka berbagai kasus penembakan di Kota Jayapura, azas praduga tak bersalah seharusnya bisa digunakan untuk masalah ini," harapnya.
Sementara itu, Hakim Bahabol, yang mengatasnamakan koordinator Parlemen Nasional Papua Barat juga meminta kepada rombongan Menkopolhukam agar sejumlah kasus kekerasan yang terjadi belakangan ini di Kota Jayapura bisa diusut secara serius. "PNPB juga minta kepada menkopolhukam dan rombongan agar kekerasan berupa penembakan oleh OTK di Kota Jayapura bisa diungkap dengan jelas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika