REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO---Sejuta umat dari berbagai elemen gerakan pro revolusi, termasuk kekuatan utama politik Mesir, Ikwanul Muslimin, digelar Selasa (19/6) di ibu kota Kairo dan sejumlah kota lainnya memprotes "Maklumat Pelengkap Konstitusi" buatan Majelis Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF).
"Aksi protes sejuta umat ini berlangsung serentak di Bundaran Tahrir Kairo dan berbagai kota untuk menolak keras Maklumat Pelengkap Konstitusi," kata Koordinator Lapangan "Gerakan 6 April", Faisal Hussein, dalam jumpa pers di Kairo, Senin malam.
SCAF pada Ahad (17/6) malam mengeluarkan Maklumat Pelengkap Konstitusi, yang beberapa pasalnya dianggap usaha memperluas kekuasaan militer dan membatasi kekuasaan presiden terpilih.
Selain itu, SCAF juga dianggap telah mengambil alih kekuasaan legislatif dengan secara sepihak melakukan perumusan dan penetapan konstitusi transisi itu.
Ikhwanul Muslimin bahkan lebih jauh menilai Maklumat SCAF itu sebagai kudeta militer terhadap revolusi yang masih berlangsung di negeri Piramida itu.
"Maklumat Konstitusi menyusul keputusan Mahkamah Kostitusi itu jelas merupakan kudeta terhadap revolusi. Ini harus ditolak keras," kata Ketua DPR, Saad Al Katatni, merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi pada Kamis (14/6) yang memerintahkan pembubaran parlemen.
Pasal kontroversial itu, antara lain mengatur kekuasaan Kepala Negara, yakni presiden tidak bisa menyatakan perang kecuali harus terlebih dahulu disetujui SCAF.
Begitu pula, bila negara dalam keadaan kacau dan presiden ingin meminta campur tangan militer, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh SCAF.
Maklumat yang dikeluarkan di tengah pemilihan presiden itu juga mengatur pengambilan sumpah presiden terpilih dilakukan di depan Mahkamah Konstitusi.
Maklumat itu merupakan pelengkap konstitusi sebelumnya yang ditetapkan pada 20 Maret tahun lalu lewat referendum nasional pasca tumbangnya rezim pimpinan Presiden Hosni Mubarak pada 11 Februari 2011.
Sementara itu, dalam jumpa pers, Senin, dua anggota SCAF, yaitu Jenderal Mamduh Shahin dan Jenderal Mohammed Assar, menyatakan bahwa militer akan tetap menyerahkan kekuasaan kepada presiden terpilih pada 30 Juni 2012.
"Presiden terpilih akan memiliki semua hak prerogatif selaku kepala negara, seperti mengangkap perdana menteri dan menunjuk menteri pertahanan," kata Jederal Assar.
Di sisi lain, Ikhwanul Muslimin menggunakan kesempatan demo sejuta umat itu untuk merayakan keberhasilan Capres Mohamed Moursi, yang dalam perhitungan sementara suara menunjukkan kemenangan dia dari musuh bebuyutannya, Ahmed Shafik, Capres dari loyalis mantan Presiden Hosni Mubarak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika