REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar menyatakan akan memulangkan seluruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Suriah. Kebijakan ini dibuat sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada TKI yang bekerja di sana.
Muhaimin menegaskan, pemerintah akan memaksa memulangkan TKI yang 'bandel' karena ogah dipulangkan. "Pokoknya semua TKI kita pulangkan, dan ini terus-menerus kita lakukan sampai pada tingkat nol," kata Muhaimin, Selasa (19/6).
Pemerintah Indonesia telah memberlakukan penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKI sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Suriah sejak 9 Agustus 2011. Moratorium belum dibuka hingga saat ini karena tidak adanya jaminan keselamatan di negara tersebut.
Muhaimin mengatakan, salah satu kesulitan yang ditemui pemerintah dalam upaya pemulangan TKI di Suriah itu adalah banyaknya TKI yang diberangkatkan tidak melalui jalur yang resmi dan tidak terdokumentasi. "Banyak sekali 'rembesan', jadi berangkatnya ke Uni Emirat Arab tapi sampainya ke Suriah," ucap Muhaimin.
Sampai saat ini, Kemenakertrans memberikan perhatian khusus pada lima daerah konflik di Suriah dalam melakukan evakuasi TKI yakni Homs yang menampung 405 orang TKI, yakni Rif Dimasq dengan 426 TKI, serta Hama (86 TKI), Idleb (17 TKI) dan Dar'a (11 orang TKI). Beberapa daerah rawan lain di Suriah seperti Damascus, Aleppo, Lattakia, Tartus, Raqqah, Deir Ez Zour, Sweida, Al Hasakah, dan Quneitra juga akan dipantau untuk melakukan pemulangan selanjutnya.
Bagi TKI /WNI yang membutuhkan bantuan informasi dan bantuan evakuasi di Suriah bisa menghubungi nomor telepon +963116132578, +963954444810, dan + 963116119630.