REPUBLIKA.CO.ID, BUENOS AIRES - Senat Paraguay, Jumat (22/6), melakukan pemungutan suara yang mendukung pemakzulan Presiden Fernando Lugo. Presiden dituduh "melaksanakan tugasnya secara buruk", tindakan yang menjadi dasar pendepakannya.
Lugo menyebut pemakzulan itu sebagai "kudeta parlementer". Wakil Presiden Federico Franco, yang dulu adalah sekutu Lugo Tapi berpaling menjadi musuh, Ia menggantikan Lugo sebagai presiden dan akan memangku jabatan sampai akhir masa jabatan tahun depan.
Setelah proses pengadilan selama lima jam, 39 senator mendukung pemakzulan atau impeachment , empat menentangnya dan dua abstein. Kongres Paraguay, yang dikuasai oposisi dari kubu konservatif, menyerukan pemakzulan presiden yang condong ke kiri tersebut, Kamis (21/6). Peristiwa itu buntut dari sengketa lahan mematikan antara petani yang tak memiliki tanah dengan polisi berakhir dengan kematian 17 orang dari kedua pihak.
Oposisi mengatakan Lugo telah gagal mewujudkan janji utama kampanyenya mengenai masalah pertanahan. Lugo mengatakan ia akan mematuhi hasil pemungutan suara di Senat, tapi ia menyebut pemakzulan tersebut sebagai "kudeta parlementer dengan tuduhan yang tak sejalan dengan kebenaran".
"Saya mengucapkan selamat tinggal sebagai presiden," kata Lugo setelah pemungutan suara tersebut. Namun demokrasi di negeri itu "telah sangat dilukai". "Itu bukan untuk pertama kali di Parlemen mereka berbicara mengenai pengadilan politik," kata Lugo kepada stasiun radio lokal. "Ada kelompok tangguh dalam politik tradisional Paraguay yang tak menerima baik orang luar (seperti saya) dapat ... menjadi presiden."
Dengan hanya tersisa waktu sembilan bulan sebelum pemilihan presiden, "bukan saatnya untuk secara politik menghukum presiden", tambah Lugo. Ia adalah tokoh agama Katholik Roma yang berubah jadi politikus dan dipandang sebagai pelopor orang miskin.
Sementara itu, Presiden Ekuador Rafael Correa, yang mendukung Lugo, Jumat, memperingatkan Uni Negara Amerika Selatan (Unasur) dapat menolak untuk mengakui pemerintah baru tersebut atau bahkan menutup perbatasan mereka dengan Paraguay.
"Di dalam negeri, mereka bisa melakukan apa yang mereka mau, tapi untuk diakui secara internasional tergantung atas keputusan kami," kata Correa sekembalinya dari Brasil. Ia baru saja menghadiri Konferensi PBB mengenai Pembangunan Berkesinambungan.
Piagam pendirian Unasur menetapkan negara anggota dapat menyerukan sanksi atau tindakan lain untuk menegakkan lagi tatanan di satu negara anggota lain, seandainya sistem demokrasinya terancam. Negara anggota Unasur adalah Peru, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Kolombia, Ekuador, Guyana, Paraguay, Suriname, Uruguay dan Venezuela.
Ikuti Whatsapp Channel Republika