REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU - Muncul ajakan untuk membongkar Stadion Utama Pekan Olahraga Nasional di Pekanbaru, Riau yang pembangunannya tak kunjung rampung. Ajakan itu keluar dari subkontraktor proyek stadion PON dan ditujukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga setempat selaku pemilik proyek.
"Kami akan melakukan pembongkaran lanjutan atas hasil pekerjaan kami di Stadion Utama PON, kalau tagihan tak kunjung direalisasikan pihak konsorsium," kata Juru Bicara Forum Subkontraktor Stadion Utama PON, Ari Setiawan, lewat telepon di Pekanbaru, Senin (22/6) sore.
Lagi pula, menurut pria yang akrab dipanggil Wawan, pembongkaran stadion oleh subkontraktor ialah hal yang multitafsir di wilayah hukum. Artinya, kata Wawan,pembongkaran yang dilakukan oleh subkontraktor belum bisa dipastikan melanggar hukum atau tidak.
"Bahkan kalau perlu Dispora juga dilibatkan dalam pembongkaran kembali hasil pekerjaan kami. Saya rasa ini semua cukup jelas dan tidak mungkin ada rekayasa dalam setiap upaya-upaya yang kami lakukan," katanya.
Sebelumnya para subkontraktor dalam Forum Subkontraktor Stadion PON menegaskan pertandingan kualifikasi Piala ASEAN Footaball Confederation (AFC) di Stadion Utama Pekanbaru terancam tanpa kursi penonton dan lampu sorot.
Kondisi itu disebabkan keputusan subkontraktor yang telah membongkar sebagian kursi dan sistem digital lampu sorot. Tak hanya itu mereka juga mencabut sistem penghitung pada papan skor, termasuk sistem pengeras suara stadion.
"Bukan maksud hati menyakiti hati masyarakat Riau yang telah menanti-nanti penyelenggaraan AFC pada 5-15 Juli 2012. Ini terpaksa kami lakukan karena tagihan kami atas proyek tersebut tak juga dibayarkan oleh pihak konsorsium," katanya.
Konsorsium atau kontraktor bersama pemegang proyek Stadion Utama PON Riau senilai Rp900 miliar yang dimaksud Wawan, yakni PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Wijaya Karya.
Wawan mengatakan, pembongkaran akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan para tenaga kerja lapangan yang tersisa saat ini. Ia menyatakan langkah itu terpaksa dilakukan karena konsorsium tidak berkomitmen membayar dan terus membiarkan tunggakan tagihan yang seharusnya dibayarkan.
Sebelumnya diakui Wawan, pihaknya bersama sejumlah rekan subkontraktor lainnya juga sempat menggelar pertemuan beberapa kali dengan pihak konsorsium. "Pertemuan pertama dilakukan di Pekanbaru dan pertemuan kedua digelar di Jakarta, tepatnya di Ruang Sekretariat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika