REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemerintah Inggris secara resmi mengajukan laporan resmi White Paper untuk mempertahankan Kepulauan Falkland dan menyatakan tidak akan mundur, Kamis (28/6). Laporan tersebut berisi sejumlah rincian mengenai kebijakan negara selanjutnya.

Laporan menguraikan mengenai masa depan 14 wilayah Inggris di luar negeri. Perdana Menteri David Cameron dan Menteri Luar Negeri William Hague telah menandatangani laporan itu.

"Kami akan terus memastikan kedaulatan wilayah dan mempertahankannya dari semua tantangan sehingga hak mereka yang tinggal dalam wilayah itu sebagai warga negara Inggris dilindungi," begitu tertulis dalam laporan resmi.

Cameron dan Presiden Argentina Cristina Fernandez Kirchner terlibat bentrok terbuka pada pertemuan puncak G20 pekan lalu mengenai masa depan pulau-pulau yang disengketakan. Para pejabat Argentina menyebut pemimpin Inggris tersebut kolonialis karena mengacuhkan tawaran Kirchner untuk melakukan pembicaraan kedaulatan. Sedangkan Cameron mengatakan ia telah mencoba melawan propaganda Argentina.

Cameron mendesak Kirchner untuk menghormati kehendak 3.000 penduduk Kepulauan Falkland atau yang dikenal dengan Malvinas itu untuk tetap menjadi warga negara Inggris. Kirchner membalasnya dengan mengutip resolusi PBB yang menyerukan negosiasi kedaulatan. Hague menjelaskan laporan tersebut menyoroti pentingnya keterkaitan pemerintah dengan wilayahnya di luar negeri.

"Kami menghargai keragaman yang luar biasa dari wilayah itu, masing-masing dengan keunikannya, kesempatan dan tantangannya tersendiri," ujar Hague.

Ikuti Whatsapp Channel Republika