REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Kelompok utama oposisi Suriah Ahad (1/7) lalu, menolak rencana baru internasional yang menyerukan transisi pemerintahan. Dalam rencana baru tersebut, negara-negara kekuatan dunia sepakat memberi kesempatan pada Presiden Suriah Bashar Assad menjadi bagian dalam kabinet persatuan nasional Suriah.
Keputusan kekuatan Dunia membentuk pemerintahan sementara Suriah, awalnya mengulurkan sedikit harapan untuk mengakhiri lebih dari 15 bulan kekerasan di Suriah. Saat itu kelompok oposisi mengatakan, 800 orang tewas pada pekan terakhir akibat konflik di Suriah. Sementara lebih dari 14 ribu orang tewas sejak pecah pemberontakan terhadap pemerintah Assad, Maret 2011 lalu atau rata-rata 900 orang tewas per bulannya.
Negara kekuatan Dunia menerima rencana PBB, untuk menyerukan pembentukan kabinet persatuan nasional Sabtu (30/6) lalu di Jenewa.
Namun, atas desakan Rusia, perjanjian tersebut membuka peluang bagi Assad untuk tetap menjadi bagian dalam kabinet pemerintahan tersebut. Ini termasuk melibatkan anggota pemerintahan Assad, kelompok oposisi dan kelompok lain di Suriah. Pemerintah transisi ini akan menyusun konstitusi baru dan pemilu di Suriah.
Pihak oposisi Suriah kemudian menentang solusi apa pun yang melibatkan Assad. Atau solusi apa pun yang memungkinkan Assad melekatkan kekuasaannya.
Juru bicara kelompok oposisi utama Suriah, National Suriah Council (SNC), Basma Kodmani mengatakan, perjanjian tersebut adalah ambigu dan tak memiliki jadwal atau mekanisme pelaksanaan yang jelas. Ia juga mengatakan, beberapa unsur positif dalam rencana yang disepakati anggota Dewan Keamanan PBB melarang Assad memimpin periode transisi. Namun banyak hal yang menurutnya harus bisa lebih eksplisit.
"Kami tak bisa mengatakan bahwa ada hasil yang positif hari ini," kata Kodmani seperti dilansir AP, Senin (2/7).
Sementara rezim tak bereaksi terhadap rencana tersebut. Tapi Assad berulang kali mengatakan, pemerintahannya memiliki tanggung jawab untuk memusnahkan teroris di Suriah. Ia juga menolak segala saran dari luar Suriah.
Sementara dalam konferensi di Jenewa tersebut, Amerika Serikat akhirnya menyerah untuk melarang Assad ambil peran dalam pemerintahan baru. Mereka hanya berharap Rusia dapat mendorong sekutu lamanya tersebut untuk mengakhiri kekerasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika