REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Rini Lestari (39) warga RT 62 RW 16, Baciro, Gondokusuman mondar-mandir di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta. Ibu dua anak ini harus mengejar waktu agar bisa mendaftarkan anaknya Nanda Perwita Putri ke SMK 6 Yogyakarta. Karena Rabu (4/7) ini adalah hari terakhir pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di Kota Yogyakarta.
Rini gusar anaknya tidak diterima di SMK tersebut. Pasalnya hingga saat ini ijazah sebagai legalitas kelulusan anaknya dari SMP masih ditahan pihak sekolah. Padahal untuk mendaftar ke jenjang selanjutnya diwajibkan menunjukan ijazah asli.
"Saya belum melunasi tunggakan iuran uang gedung, daftar ulang dan SPP sehingga ijazahnya ditahan," terangnya di Balaikota Yogyakarta, Rabu (4/7).
Menurutnya tunggakan biaya pendidikan di SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan Taman Siswa asal sekolah anaknya sebesar Rp 6,600 juta. Tunggakan itu terdiri atas uang gedung saat masuk ke sekolah itu, daftar ulang dan tunggakan SPP selama enam bulan. Rini sendiri setiap hari berprofesi sebagai pembantu rumah tangga dengan penghasilan Rp 400 ribu/ bulan.
Sedangkan suaminya Agus Tugiyanto berprofesi sebagai supir dengan penghasilan Rp 700 ribu/ bulan. Dengan penghasilan sebesar itu berat baginya menyekolahkan dua anaknya.
Sementara dirinya tidak masuk dalam daftar penerima kartu menuju sejahtera (KMS) yang membuktikan dirinya warga miskin. Akibatnya pihaknya tidak berhak menerima jaminan pendidikan dari Pemkot Yogyakarta.
"Karenanya ini saya tengah mengurus keringanan biaya ke Dinsos," terangnya. Diakuinya Dinsos memberikan bantuan 50 persen dari tunggakan biaya sekolah yang ditanggung keluarganya.
"Saya masih harus mencari separuhnya lagi dan pendaftaran sudah hampir tutup," jelasnya dengan nada sedih. Sedangkan anaknya Nanda hanya duduk terpekur disamping ibunya.
Terpisah Kepala Sekolah SMK 6 Yogyakarta, Sugeng Sumiyanto mengatakan, ijazah bukan halangan bagi calon siswa baru SMK 6 untuk mendaftar ke sekolah tersebut. "Tetap akan kita verifikasi meski tanpa ijazah asli. Cukup dengan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) saja akan kita proses," tuturnya.
Asalkan persyaratan lengkap meski tanpa ijazah asli, menurutnya, pihaknya akan menerima siswa tersebut. "Sepanjang ada SKHUN dan memenuhi syarat akan kita layani," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika