REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –– Belum ada keputusan resmi pemerintah akan meminjamkan dana senilai satu miliar dolar AS atau setara Rp 9,3 triliun ke Dana Moneter Internasional (IMF) terkait penanggulangan krisis Eropa. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat berhati-hati soal rencana memberi pinjaman ke IMF ini karena menyang kut se jumlah fak tor.
Pertama, papar Firmanzah, berhubungan dengan mekanisme persetujuan pemberian pinjaman ke IMF. Presiden belum memutuskan apakah butuh persetujuan DPR. Bila ternyata DPR dilibatkan, kata Firmanzah, dipastikan ada faktor politik yang harus di perhitungkan.
Kedua, sambung dia, soal dalam negeri Indonesia. Menurut Firmanzah, meski Indonesia sudah termasuk anggota kelompok 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia atau G- 20 (IMF meminta bantuan dana, terutama kepada anggotaanggota G-20), tingkat kesejahteraan warganya belum merata.
Ketiga, Indonesia saat ini sudah bebas utang dari IMF. Posisi ini, kata Firmanzah, menjadi acuan untuk membangun kemandirian bangsa di mata internasional. Namun, Indonesia juga pernah menjadi pasien IMF dan mendapat bantuan dana ketika krisis ekonomi dulu. Ditambah, permintaan IMF ini dilihat sebagai bentuk kontribusi Indonesia mengatasi krisis dunia yang bisa memengaruhi ekonomi Indonesia.
“Belum (final). Di rapat kabinet terakhir masih dipertimbangkan karena hal ini sensitif,” kata Firmanzah ke pada ROL. Pekan lalu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah sedang menyelesaikan proses internal untuk memberikan pinjaman kepada IMF. Menkeu memastikan akan memberikan bantuan komitmen kepada lembaga multilateral tersebut maksimal satu miliar dolar AS.
Anggota DPR asal Fraksi PDI Perjuangan Dolfie OFP menilai, niat pemerintah mengambil dana dari Bank Indonesia (BI) untuk pinjaman IMF sungguh aneh. Menurutnya, rencana itu bertentangan dengan undang-undang karena BI merupakan institusi independen. “Kalau diambil dari BI, apakah pemerintah punya kewenangan dalam ke bijakan moneter? BI sendiri independen dan nggak bisa diintervensi siapapun,” tegas Dolfie saat dihubungi ROL.
Ikuti Whatsapp Channel Republika