REPUBLIKA.CO.ID, TSIBILISI -- Presiden Uni Eropa, Herman Van Rompuy, Rabu, mendesak Georgia untuk menggelar pemilihan umum yang adil dan sah pada musim gugur mendatang. Desakan itu dilakukan di tengah ketegangan antara pemerintah negara mantan Soviet itu dengan kelompok oposisi.
"Pemilihan parlemen pada Oktober dan pemilihan umum presiden pada 2013 akan menjadi indikator krusial dari kemajuan Georgia menuju reformasi. Saya mendorong semua aktor politik di Georgia mendukung untuk budaya toleransi politik dan perdebatan berbasis masalah," kata Van Rompuy dalam konferensi pers di Tbilisi, seperti dilansir AFP, Kamis (5/7).
Partai pemerintah Presiden Mikheil Saakashvili dan partai koalisi jutawan Bidzina Ivanishvili telah saling melontarkan tuduhan dan janji-janji pemilihan umum seiring dengan meningkatnya ketegangan politik. Keduanya telah berjanji untuk mendanai program berdana besar untuk meningkatkan standar hidup di negara miskin Kaukasus dan saling menuduh pihak pesaingnya melanggar prinsip-prinsip demokrasi.
Sebelumnya paspor Ivanishvili telah dicabut karena tuduhan pelanggaran kewarganegaraan dan didenda puluhan juta dolar AS karena melanggar UU pemilihan umum setelah ia mengumumkan akan menantang partai pemerintah. "Van Rompuy memuji kemajuan Georgia sejak kemerdekaan, dengan mengatakan bahwa negara itu menjadi contoh di kawasan dan tempat lain."
Tetapi, dia mengatakan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan legitimasi pemilihan umum. Survei opini menunjukkan bahwa partai koalisi Ivanishvili sejauh ini merupakan pesaing terdekat partai pemerintah dalam pemilihan umum musim gugur nanti.
Di konferensi pers, Saakashvili juga mengulangi ambisi Georgia untuk bergabung di Uni Eropa. "Kita sedang mengupayakan agar di suatu titik tertentu perundingan dengan Uni Eropa untuk keanggotaan penuh dapat dimulai," kata dia.