REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai persoalan utama bangsa Indonesia bukan karena sistem yang kurang baik. Dia menegaskan, persoalan utama negara adalah pada etika penyelenggara negara yang buruk.
"Persoalan etika penyelenggara negara ini adalah persoalan utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini," kata Margarito Kamis pada diskusi "Dialog Pilar Negara: Harmonisasi Lembaga-Lembaga Negara" di Gedung Parlemen , Jakarta, Senin (9/7).
Margarito menilai, etika penyelenggara negara yang buruk menjadikan Indonesia seperti tidak memiliki visi negara yang jauh ke depan, tetapi lebih kepada visi jangka pendek yang pragmatis. Implikasi dari kepemimpinan seperti ini, menurut dia, terjadi politik transaksional.
Salah satu dampak dari kepemimpinan seperti itu adalah penempatan pejabat publik yang memimpin lembaga pemerintahan dengan pertimbangan transaksional. "Dalam kondisi seperti ini praktik korupsi terjadi hampir di seluruh lapisan dan sulit diberantas," katanya.
Sekretaris Fraksi PPP MPR, Zainut Tauhid, sepakat dengan pernyataan Margarito Kamis bahwa persoalan utama bangsa Indonesia adalah etika penyelenggara negara. Namun, menurut dia, terpilihnya penyelenggara negara yang etikanya seperti itu, tidak terlepas dari konstribusi masyarakat yang memilihnya. "Pemimpin yang etikanya lemah terpilih karena masyarakat yang memilihnya juga pragmatis," katanya.