REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan kurang sependapat dengan gerakan saweran untuk pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru karena akan membuat lembaga tersebut tersandera.

"Kurang setuju kalau saweran, karena KPK itu adalah institusi negara. Jadi negara harus mendukung sarana dan prasarana dengan lengkap," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin petang.

Dia mengatakan, rakyat tidak mempunyai kewajiban menyumbang pembangunan gedung baru tersebut. Kewajiban rakyat, lanjutnya, adalah mengingatkan DPR untuk menyediakan anggaran bagi pembangunan gedung baru.

"Kalau saweran bisa bahaya, apalagi jika ada oknum atau perusahaan yang siap menyediakan gedung. Maka KPK secara tidak langsung akan tersandera," ujarnya.