REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA  -- Parlemen ASEAN mendorong dilakukannya dialog regional yang lebih intensif dalam upaya menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan (LCS). Ini dianggap merupakan jalan terbaik yang harus diupayakan oleh seluruh pihak terkait.

Anggota delegasi Indonesia dalam ASEAN Inter Parliementary Assembly (AIPA), Sidarto Danusubroto, menegaskan isu perebutan pulau-pulau kecil di LCS yang memiliki kekayaan sumber daya alam melibatkan kekuatan-kekuatan besar, seperti Cina, Taiwan, juga beberapa negara ASEAN.

Oleh karenanya, anggota Komisi I DPR ini memandang hal tersebut sebagai masalah yang sensitif. “Semua pihak perlu mengutamakan dialog,” ujarnya di sela-sela Sidang Komite Eksekutif AIPA di Hyatt Regency Hotel Yogyakarta, Selasa (10/7). Menurut dia, ASEAN sangat berkepentingan agar konflik LCS bisa diselesaikan secara damai.

Langkah ini, kata dia, juga terkait dengan tekad mewujudkan kawasan ASEAN yang stabil dan damai. “Kita terus mendukung penyelesaikan masalah di Laut Selatan melalui mekanisme dan cara-cara damai. Kita dukung berbagai kemungkinan melalui mekanisme regional,” paparnya.

Persoalan LCS mengemuka dalam Sidang Komite Eksekutif AIPA setelah delegasi Vietnam mengusulkan AIPA mengagendakan dialog multilateral di antara negara-negara yang mengeklaim wilayah tersebut. “Mungkin kita perbesar skopnya, kita bisa ubah menjadi dialog multilateral,” kata juru bicara delegasi Vietnam, Tran Van Hang.

Kendati demikian, Sidarta menyatakan,  persoalan tersebut belum tepat untuk membicarakan persoalan itu dalam Komite Eksekutif AIPA. Forum ini dikhususkan untuk membahas draf yang bakal dibawa pada Sidang Umum AIPA pada September mendatang di Lombok, NTB.

Sidang yang dipimpin Presiden AIPA, Marzuki Alie, akhirnya memutuskan isu ini akan dibahas dalam diskusi dengan parlemen/negara peninjau. Sejauh ini,  organisasi parlemen negara-negara anggota Asean ini telah menetapkan 11 negara peninjau di antaranya Kanada, Rusia, Cina, Parlemen Eropa, serta Australia.