REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai belum tepat bagi TNI dan Polri untuk ikut memberikan suara dalam pemilu. Menurutnya, kondisi Indonesia, tingkat kemajuan, kedewasaan, dan kematangan demokrasi belum memungkinkan.

"Saya berpendapat, tidak akan lebih baik kalau TNI-Polri ikut memilih dalam pemilu atau pemilukada. Kita sadar barangkali saatnya belum tepat untuk TNI-Polri untuk menggunakan hak pilihnya," katanya.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pembekalan kepada para Calon Perwira Remaja di gedung A.H Nasution, Kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada Rabu malam (11/7). Setelah pembekalan, Presiden SBY akan melantik 836 perwira TNI dan Polri.

Menurutnya, TNI-Polri bisa memberikan hak suaranya ketika sistem politik tanah air sudah matang, demokrasi sudah matang, kesadaran politik sudah tinggi, budaya politik sudah berikan cermin yang baik, tidak ada masalah apapun. Saat kondisi seperti itu sudah tercapai, lanjutnya, maka barangkali nilai baik UU yang menyangkut hak suara bisa dilakukan tanpa diskriminatif.

Tetapi, ia kembali menegaskan belum bisa membayangkan jika TNI-Polri masuk ranah politik. Padahal, dua lembaga tersebut bertugas untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi. Menurutnya, Indonesia harus benar-benar siaap dengan kondisi politiknya agar kedua institusi itu bisa menggunakan hak politiknya.

Hanya, Presiden SBY juga membuka kemungkinan adanya perubahan di 2014. Ia meyakini jika lembaga TNI dan lembaga Polri bisa menyampaikan pandangan-pandangan secara jelas, logis, dan tulus kepada rakyat, maka bisa jadi diterima. "Saya ini orang yang taat konstitusional, kita lihat nanti tahun 2014 ataupun dalam pemilukada-pemilukada," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika