REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati mengingatkan Pemerintah Indonesia harus melindungi kaum miskin. Sebab, menurut Sri Mulyani, kaum miskin adalah kelompok paling rentan ketika perekonomian Indonesia terkena dampak krisis Eropa.
"Para pembuat kebijakan harus melindungi warga miskin, karena mereka yang sulit bertahan dari guncangan ketika krisis tiba," ujar Sri Mulyani dalam diskusi di Jakarta, Kamis (12/7).
Sri Mulyani mengatakan, negara berkembang saat ini harus membuat dan melakukan implementasi dari program pengentasan kemiskinan. Mengingat masih tingginya ketidakpastian kondisi perekonomian internasional.
Menurutnya, program tersebut dibutuhkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesiagaan menghadapi krisis dan mengatasi tantangan jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas dalam lingkungan global yang melemah. Selain itu, mantan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian ini juga mengingatkan pemerintah untuk fokus pada penyediaan lapangan kerja karena banyak kaum muda yang saat ini tidak produktif atau menganggur.
"Di Yunani, Spanyol dan Italia yang saat ini terkena resesi, angka pengangguran mencapai 40 persen. Bahkan hal ini juga terjadi di Timur Tengah," ujarnya.
Dikatakannya, dua hal tersebut menjadi tantangan untuk negara berkembang dalam 24 bulan mendatang karena krisis hanya bisa ditangani oleh angka pertumbuhan yang berkualitas dengan penyerapan tenaga kerja maksimal. "Jangan sampai angka pertumbuhan terjaga tapi pengangguran tinggi. Para pembuat kebijakan harus membuat keputusan yang menantang untuk mendorong kesejahteraan," ujarnya.
Pemerintah, masih kata Sri Mulyani, harus menyediakan anggaran dan menyerap dana tersebut dengan baik untuk program pengentasan kemiskinan. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga wajib penyediaan lapangan kerja agar pertumbuhan Indonesia dapat terjaga pada kisaran enam persen.
"Ini hanyalah masalah bagaimana menggunakan sumber daya yang ada untuk membenahi masalah mendasar dalam mengentaskan kemiskinan dan membenahi prasarana dasar infrastruktur di daerah tertinggal," terangnya mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika