REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Peneliti LIPI Jaleswari Pramodhawardani mengatakan maraknya keberadaan lembaga survei yang hasil penelitiannnya dipublikasikan kepada masyarakat patut dikritisi independesi dan kepentingannya karena membawa objektivitas dan nilai ilmiah penelitian.
"Angka hasil survei itu kadang tidak berbicara kebenaran tapi mengeliminasi kesalahan," katanya setelah diskusi "Kemampuan Media Sosial dalam Memprediksi Hasil Pemilihan Kepala Daerah" di Jakarta, Jumat
Jaleswari mengatakan kegemaran masyarakat terhadap angka menimbulkan pemahaman bahwa hasil lembaga survei itu merupakan data yang sudah mutlak kebenarannya.
Padahal, menurut Jaleswari, hasil dari lembaga survei itu perlu dipertanyakan mengenai fakta dan kepentingan yang "bermain" di belakangnya.
"Fakta itu begitu kompleks sehingga tidak bisa diwakilkan oleh angka-angka saja," kata dia.
Beberapa waktu lalu sebelum pilkada dan menjelang pemilihan presiden 2014, sejumlah lembaga survei yang mengadakan penelitian tentang calon pemimpin baik dari segi popularitas dan elektabilitas.
Mengenai pilkada, Jaleswari menilai data dari lembaga survei bisa dijadikan data awal, tapi tetap memperhatikan nilai faktualitas hasil penelitian tersebut.
Menurut Jaleswari, pada konteks politik, sebuah data awal dari hasil survei bisa dimodifikasi oleh para politikus sehingga substansi hasil penelitian bisa berlainan dengan realitas. Padahal, menurut Jaleswari, data survei tidak tidak bisa lepas dari kaidah penelitian.
"Lembaga survei harus tetap menunjukkan kebenaran pada masyarakat, makanya ada adegium peneliti boleh salah tapi tidak boleh bohong," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika