REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Sugiri Syarief, mengatakan, fatwa MUI yang memperbolehkan (mubah) seorang umat Islam mengikuti program KB dengan kontrasepsi vasektomi. Menurutnya, fatwa MUI ini akan mendukung keberhasilan program KB yang sedang digalakkan pemerintah.
'Fatwa ini sangat menggembirakan. Dengan adanya fatwa MUI, maka umat Islam yang tadinya tidak mau atau ragu-ragu menggunakan metode kontrasepsi vasektomi, sudah tak perlu ragu-ragu. MUI sudah membolehkan,'' kata Sugiri saat menghadiri peringatan Hari Keluarga XIX di Pendopo Setda Kabupaten Banyumas, Senin (16/7).
Komisi fatwa MUI dalam pertemuan rutin tiga tahunan di Cipasung, Tasikmalaya, 29 Juni hingga 2 Juli lalu, telah mengeluarkan fatwa yang menyangkut metode kontrasepsi vasektomi tersebut. Hasil pertemuan, MUI menyatakan bahwa metode kontrasepsi vasektomi dalam program KB diperbolehkan.
MUI beralasan, metode kontrasepsi ini tidak sama dengan metode pemandulan. Dalam hal ini, kesuburan seorang muslim yang tadinya mengikuti metode kontrasepsi vasektomi, bisa dipulihkan lagi.
Sugiri sendiri menilai, sejak program KB kembali digalakan tahun 2007, pertumbuhan penduduk di Indonesia telah berhasil diturunkan. Meski tidak menyebutkan angka, Sugiri menyebutkan penurunan pertumbuhan penduduk ini cukup signifikan, dibanding pertumbuhan penduduk sejak tahun 2000-2007.
Dia menyebutkan, saat ini jumlah penduduk di Indonesa, sudah mencapai 237 juta jiwa. Pertumbuhan terbesar pertambahan penduduk tersebut, terjadi pada rentang tahun 2000-2007. Pada periode tersebut, penduduk Indonesia mengalami pertambahan hingga 4 juta jiwa.
''Pada periode itu, program KB memang cenderung mengendur. Salah satunya, disebabkan oleh dimulainya era otonomi, di mana tanggung jawab pelaksanaan program KB terombang-ambing menjadi wewenang pemerintah pusat dan daerah,'' jelasnya. Namun setelah Presiden merevitalisasi kembali program KB sejak tahun 2007, hasilnya saat ini sudah cukup menggembirakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika