REPUBLIKA.CO.ID, NGAMPRAH -- Banyaknya strategi politik dari partai koalisi disinyalir membuat lambannya keputusan Pemilu Gabungan (Pilgab) di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini membuat sistem pemerintahan di daerah tersebut terkesan bertahan dan tidak berani membuka peluang pembangunan ke luar wilayah.

Pengamat politik Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani), Yamardi, menilai seharusnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berani mengambil keputusan ikut serta dalam Pilgab. "Namun partai koalisi itu tidak berani membuka diri ke lingkup provinsi," kata dia, Selasa (17/7).

Padahal, lanjut Yamardi, keikutsertaan Pilgab bisa membuat partai koalisi yang memegang pemerintah daerah tersebut berperan dalam pembangunan Bandung Barat untuk ke depannya. Namun nyatanya, partai tersebut masih menutup diri.

Ia menjelaskan, biasanya, partai politik bisa memegang wilayah tertentu melalui sosok yang mempunyai figur dalam pemerintahan. Namun sejauh ini, Yamardi mengira di Kabupaten Bandung Barat belum mempunyai figur tersebut. Kemungkinan karena wilayah itu masih baru berdiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika