REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Vietnam dan Filipina, kemarin, mengecam usaha Cina untuk membentuk satu garnisun militer di Laut Cina Selatan, saat ketegangan meningkat di perairan yang disengketakan itu. Hanoi mengajukan satu protes resmi kepada Beijing menentang rencana untuk menggelar pasukan di Sansha di Kepulauan Paracel yang disengketakan itu dengan mengatakan tindakan tersebut melanggar hukum internasional.

"Rencana garnisun Beijing itu melanggar hukum internasional, melanggar dengan serius kedaulatan Vietnam dan tidak sah," kata juru bicara kementerian luar negeri Luong Thanh Nghi kepada AFP. Cina menimbulkan kemarahan Hanoi dan memicu serangkaian protes di ibu kota Vietnam, ketika bulan lalu menjadikan Sansha sebagai pusat pemerintah bagi Kepulauan Pracel dan Spratly.

Manila, yang terlibat dalam sengketa menyangkut satu kepulauan lainnya, Spratly, juga terlibat dalam sengketa, memanggil Dubes China untuk menyampaikan protes terhadap pengumuman tentang garnisun itu.

Peningkatan konflik menyangkut Laut Cina Selatan telah menimbukan serangkaian usaha diplomatik antara negara-negara yang terlibat saling klaim atas perairan itu. Taiwan, salah satu dari beberapa pengeklaim atas sebagian kepulauan Spratly, berencana akan meningkatkan penggelaran senjata di pangkalannya di pulau Taiping mulai bulan depan.

Cina mengatakan, pihaknya memiliki sebagian besar Laut China Selatan, sementara Vietnam, Filipina, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia juga mengeklaim sebagaian dari kepulauan itu. Sengketa itu meningkat dalam pekan-pekan belakangan ini, dengan Vietnam dan Filipina mengecam tekanan Cina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika