REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri agar memeriksa lima perwira polisi di jajaran Polda Sumatera Selatan akibat penyerbuan Brimob ke Desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumsel, yang menyebabkan satu orang tewas dan lima orang lainnya tertembak.

"Saat ini, ada 10 polisi kelas bawah yang diperiksa. Ini jelas tidak adil sebab mereka turun ke Desa Limbang Jaya adalah atas perintah atasannya," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane di Jakarta, Ahad (29/7).

Menurut IPW, kelima perwira itu adalah Kapolda Sumsel, Direktur Operasi, Kasat Brimob Sumsel, Kapolres Ogan Ilir, dan perwira pemimpin penyerbuan. Indonesia Police Watch meminta proses pemeriksaannya harus dilakukan Mabes Polri, Komnas HAM, dan Kompolnas. "Tanpa itu, pemeriksaan hanya akan menyentuh polisi kelas bawah," katanya.

Dalam kasus ini, IPW menilai ada lima keanehan di balik penyerbuan itu, yakni pertama, benarkah telah terjadi pencurian pupuk milik PTPN. Jika pun benar, kata dia, apakah semua warga Limbang Jaya terlibat pencurian itu sehingga desa itu harus diserbu Brimob.

Kedua, lanjut dia, apa dasar hukumnya pasukan Brimob dilibatkan dalam mencari pencuri, bukankah hal itu menjadi tugas reserse. Ketiga, polisi harusnya melakukan pendekatan agar tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu polisi menemukan pencuri pupuk.

Keempat, Penyerbuan ini melibatkan puluhan Brimob bersenjata sehingga mustahil Kapolda Sumsel tidak tahu. "Kelima, siapa yang membiayai operasi penyerbuan ini? Apakah pihak PTPN yang memberikan bantuan dana? Hal ini harus diusut tuntas," kata Neta S. Pane menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika